Tuesday, 25 September, 2018 - 05:38

Jawaban Kepala BPJN XIV Palu Tak Rinci

SIDANG GUGATAN - Suasana sidang gugatan perkara Tata Usaha Negara Nomor 5/G/2018/PTUN-PL yang diajukan Harold Edwin Renard di PTUN Palu, Selasa, 5 Juni 2018. (Foto: Michael Simanjuntak/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Sidang gugatan perkara Tata Usaha Negara Nomor 5/G/2018/PTUN-PL atas Surat Keputusan (SK) Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu Nomor 01/KPTS/Bb14/2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPJN XIV Palu kembali digelar di PTUN Palu, Selasa, 5 Juni 2018.

Agenda sidang mendengarkan jawaban tergugat atas gugatan penggugat yang diajukan pegawai BPJN XIV Palu Harold Edwin Renard yang merasa dirugikan atas terbitnya SK Nomor 01/KPTS/Bb14/2018, diteken oleh Kepala BPJN Palu Akhmad Cahyadi. Jawaban Kepala BPJN XIV Palu Akhmad Cahyadi dibacakan oleh kuasa hukum tergugat Ertin Yenike Lawani didampingi Salni. Kepala BPJN Akhmad Cahyadi sendiri tak menghadiri sidang tersebut.

Usai mendengar jawaban tergugat, kuasa hukum penggugat Moh Amin Khoironi saat ditemui menilai jawaban yang disampaikan tergugat tidak rinci atas dalil perkara yang diajukan penggugat.

“Ada beberapa poin jawaban tergugat tidak merincikan latar belakang jawaban yang disampaikan dipersidangan,” ujar Moh Amin.

Tergugat dalam sidang menyampaikan jawaban bahwa penggugat Akhmad Cahyadi tidak memiliki legal standing karena tak ada kerugian yang secara nyata terhadap penggugat sesuai dalil yang diajukan dalam perkara ini.

Adapun terkait dipindahkannya penggugat ke PPK 03 Buol-UMU Batas Gorontalo dari BPJN XIV Palu, tergugat mengatakan sesuai Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa seorang ASN harus bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggugat juga mengatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidak jelas/kabur.

“Penggugat dalam gugatannya menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun tidak ada satupun dalil yang dijelaskan oleh penggugat,” kata kuasa hukum tergugat.

Penggugat Harold Edwin Renard setelah berdiskusi dengan kuasa hukumnya Moh Amin dalam sidang menyatakan akan memberikan jawaban (replik) dipersidangan selanjutnya yang dijadwalkan pada 21 Juni 2018 mendatang.

Seperti diberitakan sebelumnya,  Harold Edwin Renard yang merupakan aparatur dilingkungan BPJN XIV Palu melayangkan gugatan ke PTUN Palu atas terbitnya SK Kepala BPJN XIV Palu Nomor 01/KPTS/Bb14/2018.

SK tersebut menetapkan mutasi kepada penggugat ke PPK 03 Buol-UMU (BTS Provinsi Gorontalo) dan kelas jabatan diturunkan.

“Saya dimutasi dari BPJN XIV Palu ke PPK 03 Buol-UMU Batas Gorontalo yang berjarak 609 kilometer dari Palu. Kelas jabatan saya diturunkan dari yang sebelumnya kelas jabatan 7 menjadi kelas jabatan 6. Saya tidak terima dan keberatan karena kelas jabatan saya turun, makanya saya ajukan gugatan,” terang Harold usai mengikuti sidang gugatan yang diajukannya di PTUN Palu, didampingi kuasa hukum Moh Amin Khoironi, Rabu, 30 Mei 2018.

Kelas jabatan 7 adalah penelaah informasi publik dalam tunjangan kinerja, sementara kelas jabatan 6 adalah untuk tunjangan kinerja penata barang milik negara dengan struktural petugas laporan.

Harold merasa bingung atas SK yang ditetapkan Kepala BPJN XIV Palu itu, apalagi dirinya merasa tidak ada melakukan pelanggaran disiplin. Yang lebih ia sesalkan, hingga SK itu ditetapkan tidak ada komunikasi terlebih dahulu kepadanya.

“Saya tidak pernah dipanggil, padahal kalau mengaju ke PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil, harusnya dipanggil dulu kalau ada pelanggaran disiplin dan harus ada berita acara yang ditandatangani oleh terperiksa,” ucap Harold. 


Editor: M Yusuf Bj