Sunday, 17 December, 2017 - 14:31

JKN-KIS di Sulteng Masih Timpang

Kepala Divisi Regional X BPJS Kesehatan I Made Puja Yasa didampingi Asisten I Moh Arif Latjuba dan  Brand Ambasador BPJS Kesehatan Ade Rai serta perwakilan PWRI, LVRI dan Pepabri saat press conference usai pembukaan sarasehan, Kamis, 6 April 2017. (Foto : Humas Pemprov)

Pemprov Imbau Beri Layanan Spesial pada Lansia

Palu, Metrosulawesi.com - Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang telah menikmati program tersebut sudah cukup tinggi. BPJS Kesehatan selaku pelaksana program strategis nasional tersebut mencatat pada tahun 2016 dari 171 juta peserta JKN-KIS, 140 juta diantaranya telah memanfaatkan fasilitas kesehatan.

“Artinya tingkat akses terhadap fasilitas kesehatan dan perlindungan finansial sudah terjadi. Apa yang diharapkan dari program ini sudah tercapai,” kata Kepala Divisi Regional X BPJS Kesehatan I Made Puja Yasa pada konferensi pers di Hotel Mercure Palu, Kamis 6 April 2017.

Namun, ke depan masih ada tantangan yakni masih terjadinya ketimpangan ketersediaan fasilitas kesehatan (faskes) terhadap jumlah peserta BPJS Kesehatan. I Made Puja Yasa mencontohkan di Provinsi Sulawesi Tengah yang masih terjadi ketimpangan tersebut.

Jika mengacu pada standar organisasi kesehatan dunia (WHO), kata dia, maka idealnya satu dokter keluarga menangani 5.000 peserta terdaftar. Sulawesi Tengah hanya memiliki kurang lebih 281 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

“Untuk wilayah Sulawesi Tengah masih satu berbanding 6.000,” kata I Made Puja Yasa.

Ketimpangan fasilitas kesehatan terhadap jumlah peserta JKN-KIS, khususnya di kabupaten yang sulit diakses.

“Kalau di Kota Palu justru fasilitas kesehatan tingkat pertama terjadi kelebihan. Tapi di kabupaten yang aksesnya agak sulit terjadi ketimpangan faskes,” jelasnya.

Sementara, sistem pelayanan kesehatan di era BPJS Kesehatan mengutamakan optimalisasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti Puskesmas, klinik Pratama, maupun dokter praktek perorangan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Melalui mekanisme pelayanan kesehatan berjenjang ini, diharapkan FKTP dapat menjalankan perannya secara signifikan dan komprehensif. Kita ingin mengubah paradigma bahwa FKPT hanya tempat untuk meminta rujukan saja. Kalau bisa ditangani di Puskesmas, kenapa harus pergi ke rumah sakit? Jika dirasa pasien peserta BPJS Kesehatan perlu ditangani spesialistik, barulah dirujuk ke dokter spesialis di rumah sakit,” terangnya.

Mengenai fasilitas kesehatan, Asisten I Setdaprov Sulteng Arif Latjuba pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah daerah dan pihak swasta telah mensupport pembangunan fasilitas kesehatan di daerah ini. Sejumlah rumah sakit swasta juga telah dibangun di Sulawesi Tengah.

“Kami juga mendorong pemerintah kabupaten agar menambah rumah sakit, khususnya rumah sakit pratama di pelosok,” katanya.

Saat ini, kata dia ada beberapa rumah sakit pratama yang telah dibangun antara lain di Desa Wakai Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Unauna dan di Rumah Sakit Pratama Tinombo Kabupaten Parigi Moutong.

“Tapi kedua rumah sakit pratama itu belum terintegrasi dengan BPJS, mungkin ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk integrasi ke BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Sosialisasi program

Sementara itu, BPJS Kesehatan menggelar sarasehan dan sosialisasi yang dihadiri sekitar 170 veteran, pensiunan PNS, dan purnawirawan dan warakawuri TNI/ Polri di Hotel Mercure Palu, Kamis 6 April 2017.

Pada kegiatan itu, BPJS Kesehatan melibatkan tiga organisasi yakni Pepabri (Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) dan PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia).

Asisten I Setdaprov Sulteng Arif Latjuba meminta kepada BPJS Kesehatan dan rumah sakit memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para veteran, pensiunan PNS, dan purnawirawan dan warakawuri TNI/ Polri. Begitu juga pada lansia lainnya.

“Mereka berjasa besar di negara ini dan harus diberikan pelayanan yang spesial. Pepabri, LVRI, PWRI harus mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya,” katanya.

Sementara binaragawan Ade Rai hadir memberikan motivasi tentang pola hidup sehat kepada ratusan peserta sarasehan dan sosialisasi. Pada sesi konferensi pers, pria pemilik nama lengkap I Gusti Agung Kusuma Yudha Rai ini mengatakan, pentingnya pola hidup sehat dalam kaitan dengan program JKN KIS.

Menurutnya, jika kita sehat maka kartu JKN-KIS tidak perlu digunakan sehingga iuran yang disetor bisa dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan sebagaimana prinsip gotong royong dalam program ini. “Orang sehat subsidi orang sakit,” katanya.

Kepala Divisi Regional X BPJS Kesehatan I Made Puja Yasa mengatakan, sarasehan dan sosialisasi ini dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan sekaligus sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat program jaminan kesehatan dan prosedur memperoleh pelayanan kesehatan.

“Ketiga organisasi tersebut merupakan peserta yang telah menjadi mitra baik BPJS Kesehatan, serta peserta yang harus kita edukasi dan update terkait dengan kebijakan terbaru BPJS Kesehatan,” katanya.

Pembukaan sarasehan dan sosialisasi dihadiri pihak Pengurus Besar PWRI dr Tjepi Firmantoro Aleowie M,Sc, Sp.OK, DPP LVRI Kol. PNB (Purn) Abdul Aziz Muhammad dan DPP Pepabri Laksamana Muda (Purn) Heru Siryanto.  (zal/mic)

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.