Tuesday, 21 November, 2017 - 07:02

Jokowi Serahkan SK Hutan Desa Balean Banggai

TERIMA SK - Ketua LPHD Balean, Edison Takuah bersama pendamping dari Yayasan Merah Putih seusai menerima SK Hutan Desa Balean. (Foto : Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan SK Hutan Desa Balean kepada Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Balean, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah saat pembukaan konferensi tenurial di Istana Negara, Rabu 25 Oktober 2017.
 
Dalam kesempatan tersebut presiden juga menyerahkan SK HPHD kepada 8 lembaga pengelola hutan desa lainnya dan SK hutan adat kepada komunitas adat.

Hutan Desa Balean seluas 1.536 hektar mendapatkan hak pengelolaan hutan desa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK.3204/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017.

Ketua LPHD Balean, Edison Takuah seusai menerima SK Hutan Desa Balean mengatakan sangat mengapresiasi  komitmen negara dalam memberikan akses kepada masyarakat di desanya untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.

“Kami masyarakat Desa Balean akan menggunakan kesempatan dan kepercayaan ini untuk mengelola dan memanfaatkan hutan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan,” ujar Edison Takuah melalui siaran pers yang diterima Metrosulawesi, akhir pekan lalu.

Presiden Jokowi  menyerahkan SK Hutan Desa Balean kepada Ketua lembaga pengelola hutan Desa Balean, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah saat pembukaan konferensi tenurial di istana Negara pada Rabu, (25/10/2017).

Dalam kesempatan tersebut presiden juga menyerahkan SK HPHD kepada 8 lembaga pengelola hutan desa lainnya dan SK hutan adat kepada komunitas adat.

Menurut Presiden Pemberian Hak pengelolaan hutan desa dan pengakuan hutan adat merupakan komitmen negara untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dimana skema hutan desa ini untuk memberikan akses legal kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hutan.

"Pemberian akses ini harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang mengelola hutan dengan baik," ucap Jokowi dalam sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri LHK Siti Nurbaya menyebutkan target pemerintah adalah 12,7 hektar lahan hutan sosial untuk masyarakat. Pemberian akses hutan desa dan pengakuan adat kepada masyarakat diharapkan agar tetap menjaga kelestariannya. (rls/zal)

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.