Monday, 23 July, 2018 - 08:13

JPPR Serahkan Hasil Pemantauan Dana Kampanye

Ferry, S.Sos menyerahkan hasil pantauan dana kampanye kepada Komisioner Divisi Hukum KPU Kota Palu, Chairil dan Sekretaris KPU Palu pada acara konferensi pers di Tanaris Cafe Palu, Senin (21/12/2015). (Foto : Metrosulawesi/M Yusuf BJ)

Palu, Metrosulawesi.com – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) pada Senin (21/12/2015) mengadakan konferensi pers terkait hasil pemantauan dana kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu 2015. Acara tersebut juga dihadiri Komisioner Divisi Hukum KPU Palu, Chairil, Ketua Panwasli Kota Palu Darmiati, dan dua orang perwakilan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Koordinator Daerah JPPR Sulawesi Tengah, Ferry S.Sos mengatakan bahwa pemantauan dana kampanye yang dilakukan pihaknya adalah untuk memastikan pelaporan dana kampanye pasangan calon akuntabel.

“Saat ini kami juga memantau proses audit dana kampanye pasangan calon yang dilakukan oleh KAP,” katanya di Palu, Senin (21/12/2015).

Ferry mengungkapkan bahwa dari hasil pemantauan pihaknya, didapatkan selisih yang signifikan besar antara Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

“Selisih dana yang begitu besar tersebut tidak seluruhnya berupa rupiah atau uang, ada juga yang berupa bahan kampanye atau sumbangan atribut lainnya,” katanya.

Menanggapi hal itu, Komisioner Divisi Hukum KPU Palu, Chairil mengatakan bahwa untuk memverifikasi laporan dana kampanye pihaknya tetap mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Dalam PKPU diatur tentang sumber dana kampanye pasangan calon yang harus jelas asalnya. Begitu juga soal sumbangan-sumbangan dana kampanye baik dari pasangan calon ataupun partai pengusung. Yang jelas kami telah membuat batasan-batasan tertentu terkait besaran dana kampanye pasangan calon,” katanya.

“Misalnya kami batasi sumbangan perseorangan sebesar Rp50 Juta dan sumbangan perusahaan Rp500 Juta. Sedangkan untuk kampanye rapat umum kami batasi kurang lebih Rp577 Juta, rapat terbatas sebanyak 90 kali pertemuan kami batasi Rp3,4 Miliar dan kampanye tatap muka sebanyak 300 kali kami batasi 3,3 Miliar,” katanya.

Chairil menambahkan bahwa batasan-batasan tersebut yang kemudian pihaknya serahkan kepada KAP sebagai salah satu dasar audit dana kampanye pasangan calon.

“Syarat-syarat atau batasan-batasan tersebut yang akan kami serahkan ke KAP. Sehingga KAP memiliki acuan untuk mengaudit dana kampanye,” katanya.

Senada dengan hal itu, Ketua Panwaslih Kota Palu, Darmiati mengatakan ketidakjelasan dana kampanye dapat menyebabkan pasangan calon dibatalkan.

“Pada UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 76 jelas menyebutkan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah dan pemerintah daerah, ; dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. Jika pasangan calon tidak mematuhi itu, maka bisa dibatalkan,” katanya.

Sementara itu, salah satu akuntan publik, Anas Cahyadi menjelaskan bahwa secara umum audit dana kampanye pada 2015 lebih baik, karena didasarkan atas audit kepatuhan.

“Yaitu audit yang menguji kepatuhan pasangan calon berdasarkan asersi-asersi (pernyataan-pernyataan) yang mereka sampaikan. Pada dasarnya, standarisasi audit dana kampanye untuk KAP di seluruh Indonesia adalah sama,” katanya.

“Ada 10 pertanyaan dasar yang kami ajukan kepada pasangan calon untuk menguji kepatuhannya. Dan kami akan melakukan crosscheck terhadap itu. Jadi seperti yang diatur dalam UU, KAP sama sekali tidak berafiliasi dengan parpol ataupun pasangan calon. Dan semua KAP yang mengaudit dana kampanye pasangan calon adalah yang memiliki izin,” tambahnya.

Konferensi pers ini diakhiri dengan penyerahan hasil pantauan laporan dana kampanye JPPR kepada KPU Kota Palu, Panwaslih, dan KAP oleh Koordinator JPPR Sulteng.