Monday, 28 May, 2018 - 03:26

Juni, Data PTKH Sulteng Ditarget Rampung

Bunga Elim Somba. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Data Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) di wilayah Sulteng ditarget rampung dalam enam bulan kedepan. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Setdaprov Sulteng, Bunga Elim Somba mengatakan klaim lahan dalam kawasan hutan tidak kunjung selesai, seiring pertambahan penduduk yang terjadi secara eksponensial.

“Hal ini  turut berdampak pula pada kian tingginya tekanan kawasan hutan,” ujar Elim saat pembukaan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian PTKH Sebagai Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) di Hotel Best Wastern Palu, Rabu,17 Januari 2018.

Sosialisasi yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi beberapa pekan lalu. Kata Elim, terbitnya Perpres Penyelesaian PTKH dilatar belakangi oleh percepatan reforma agraria, sekaligus komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah tanah yang terlanjur dikuasai masyarakat, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah.

Illegal logging (pembalakan liar), kebakaran hutan, banjir dan longsor lanjut asisten mengindikasikan ketidakseimbangan pengelolaan lingkungan hutan.  Padahal semestinya hutan jadi bagian integral dalam penataan ruang wilayah guna terciptanya keseimbangan pembangunan.

“Perpres 88 ini merupakan wujud komitmen pemerintah menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang telah terlanjur menguasai tanah di dalam kawasan hutan,” jelas asisten.

Secara garis besar, beberapa opsi penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai Perpres diutarakan Elim antara lain, dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, memberikan akses kelola lewat perhutanan sosial dan melakukan resettlement atau pemindahan penduduk dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan. Dengan upaya itu diharap bisa mengoptimalisasi penentuan arah dan pola ruang kawasan hutan Sulteng yang berluas lebih kurang 4,2 juta hektar.

“Ini berkorelasi dengan kebijakan reforma agraria dan visi pembangunan Sulawesi Tengah yang lebih maju, mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya.

Adapun untuk tim pengumpulan data PTKH diketuai langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Sulteng, Nahardi dan di SK-kan langsung oleh Gubernur H Longki Djanggola. Tim tergabung dalam inventarisasi dan verifikasi (inver). Data yang dihimpun tim inver nantinya akan dilaporkan Gubernur Longki kepada Presiden Jokowi.
 
 
Editor: M Yusuf Bj