Tuesday, 23 May, 2017 - 05:30

Kabag Humas Parimo Benarkan Pencairan Dana atas nama Trans TV

Kabag Humas Sekda Parimo, Abdul Manan Dg Malindu. (Foto : Ist)

“Menurut staf dan bendahara saya, uang itu dicairkan serta diterima orang Trans TV di kota Palu.” - Abdul Manan Dg Malindu, Kabag Humas Pemkab Parimo -

Manan: Silakan Jaksa Memeriksa

Parimo, Metrosulawesi.com - Kepala Bagian (Kabag) Humas Sekretariat Daerah (Sekda) Parigi Moutong (Parimo) Abdul Manan Dg Malindu menegaskan siap diperiksa kejaksaan, bila audit yang tengah dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) saat ini sudah selesai.

“Sekarang ini kan BPK masih melakukan pemeriksaan lanjutan di Humas. Jadi kami masih fokus terhadap pemeriksaan itu. Kalau BPK sudah selesai memeriksa kami, silakan jaksa melakukan pemeriksaan di Humas. Siapa pun yang mau memeriksa, silakan,” ujarnya kepada Metrosulawesi, Jumat (4/3/2016).

Untuk saat ini, Abdul Manan mengaku, belum mau diperiksa jaksa terkait dugaan pencairan Memorandum of Understanding (MoU) fiktif media elektronik atas nama Trans TV. Penegasan Abdul Manan ini menyusul pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo, Ekka Pontoh yang mempersilakan jaksa ‘mengeksekusi’ Humas.

“Harusnya jaksa atau penegak hukum belum boleh memeriksa kami (Humas), sebab saat ini kami masih dalam pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK),” ujar Abdul Manan.

Disinggung terkait nama penerima MoU atas nama Trans TV diduga fiktif, Abd Manan membenarkan. Katanya, sesuai pengakuan staf dan bendaharanya, dana sebesar Rp150 juta itu dicairkan dan diterima oleh salah seorang yang mengatasnamakan Trans TV. Bahkan kata Abdul Manan, orang yang mengaku dari Trans TV itu yang meminta dana tersebut dicairkan.

“Menurut staf dan bendahara saya, uang itu dicairkan serta diterima orang Trans TV di kota Palu,” ungkap Abdul Manan.

Abd Manan menambahkan, terkait apa yang disampaikan Kasubag Penerangan dan Publikasi Humas Setda Parimo, Jeprin, pada edisi sebelumnya, semua benar. Namun tentang seperti apa bentuk pertanggungjawaban keuangannya, Abdul Manan belum memberi penjelasan.

“Kalau mau tahu bagaimana dan seperti apa bentuk pertanggung jawabannya, silakan hubungi mantan bendahara Humas atas nama Ramdan,” ucapnya.

Sementara itu, bekas bendahara Humas Setda Parimo, Ramdan belum dapat dimintai keterangan. Nomor ponsel 085241051xxx yang diketahui milik Ramdan, ketika hendak dihubungi, sedang tidak aktif.

Dihubungi terpisah, Koresponden Trans TV, Jafar G Bua ditanya soal masalah itu, mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu menahu soal itu,” jawabnya singkat.

Seperti diketahui, Bagian Humas Setda Kabupaten Parimo diduga mencairkan kontrak kerjasama atau MoU fiktif, melalui APBD tahun anggaran 2015. MoU ‘gelap’ itu dicairkan atas nama Trans TV senilai Rp150 juta.

Informasi diperoleh,  pada tahun 2015, pada DPA (daftar penggunaan anggaran) Humas Setda Parimo disiapkan anggaran untuk program publikasi Sail Tomini kepada dua stasiun TV (Trans TV Rp150 juta, TV One Rp100 juta) dan koran Kompas senilai Rp100 juta. Total seluruhnya mencapai Rp350 juta.

Penggunaan anggaran tersebut kata sumber, sifatnya hanya titipan dari Bappeda, jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk publikasi Sail secara Nasional. Pada akhirnya jelas sumber itu, anggaran sebesar Rp350 juta itu tidak jadi digunakan, karena ternyata anggaran publikasi untuk media nasional itu ternyata telah dianggarkan oleh EO Sail Tomini senilai Rp800 juta lebih.

Karena anggaran sebesar Rp350 juta itu tidak dapat digunakan sesuai nomenklatur, lanjut sumber itu, maka anggaran tersebut digeser ke APBD-P 2015 untuk kegiatan lain dengan nomenklatur yang berbeda. Belakangan diketahui, dari Rp350 juta itu, ternyata Rp150 juta sudah dicairkan.

“Diduga dana Rp150 juta itu dicairkan kepada salah satu media elektronik atas nama Trans TV,” sebut sumber.

Menanggapi hal itu, Sekda Parimo Ekka Pontoh, justru mengarahkan jaksa melakukan pemeriksaan di bagian Humas Setda Parimo. Ekka Pontoh mempersilahkan penegak hukum turun menyelidiki dugaan kasus ini dan mengumpul bukti-bukti otentik. Dan bila ada bukti valid, kata Ekka Pontoh, pihak Humas Setda Parimo harus siap menjalani proses hukum.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.