Friday, 20 July, 2018 - 01:31

Kades Dolago Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Palu, Metrosulawesi.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Moutong (Parimo) menuntut terdakwa Moh Arsyad dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. 

Terdakwa Moh Arsyad selaku Kepala Desa (Kades) Dolago terbukti melakukan pungutan liar (Pungli) dalam program penerbitan sertifikat tanah UKM Badan Pertanahan Nasional (BPN) Parimo tahun 2016.

Tuntutan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu, Kamis, 5 Juli 2018.

JPU, Andi Ichlazul Amal dalam tuntutannya menyebutkan, terdakwa Moh Arsyad selaku Kepala Desa (Kades) Dolago, Parimo terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sehingga terdakwa Moh Arsyad dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda senilai Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Diketahui, bahwa pada tahun 2016, BPN mengeluarkan program legalisasi asset tanah atau penerbitan sertifikat tanah UKM untuk masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah termasuk di Parimo. Untuk menjadi peserta dalam program ini harus  memiliki usaha Kecil Menengah (UKM) misalnya kios dan usaha kecil lainnya.

Untuk Kabupaten Parimo pada tahun 2016, program legalisasi asset tanah sebanyak 50 bidang/persil. Adapun kewajiban peserta program ini antara lain menyediakan patok, materai dan surat asal usul tanah.

Selaku Kades Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Mautong, terdakwa memanfaatkan program tesebut dengan memerintahkan aparat Desa Dolago, yakni Cun-Cun (DPO), Ardiyansah (DPO), Ahpan (DPO) untuk mencari peserta program tersebut yang mau membayar senilai Rp600 ribu. Apabila masyarakat tidak mampu membayar senilai Rp600 ribu akan diganti dengan yang lain yang mau membayar. 

Adapun jumlah keseluruhan dana yang dipungut dari peserta adalah senilai Rp32 juta dan disetorkan ke terdakwa senilai Rp22 juta. Kemudian dana tersebut oleh terdakwa membagikan kepada Cun Cun senilai Rp1,8 juta, Ardiyansah senilai Rp1 juta dan Ahpan senilai Rp600 ribu. Sisanya digunakan oleh terdakwa sendiri. 

Usai mendengar tuntutan JPU, Majelis Hakim Ketua Elvin Adrian yang didampingi dua Hakim anggota memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan (pledoi) untuk dibacakan pekan depan. 

 

Editor: Syamsu Rizal