Thursday, 16 August, 2018 - 20:13

Kadis PMD: Desa Pondasi Pembangunan Nasional

Rusdi B Rioeh. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Provinsi Sulteng menghelat penilaian perlombaan desa tahun 2018. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulteng Rusdi B Rioeh mewakili Gubernur H Longki Djanggola.

Rusdi dalam kesempatannya mengatakan desa adalah pondasi pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah desa harus dikuatkan, harus terus didorong agar desa dapat menjadi identitas masyarakat yang kuat, mandiri dan berdaya saing.

“Tentulah melalui lomba desa menjadi barometer bagi kinerja kita bersama baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan pemerintah desa itu sendiri,” ujar Rusdi saat membuka kegiatan yang dipusatkan di Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Selasa, 7 Agustus 2018.

Kegiatan penilaian perlombaan desa dihadiri sejumlah bupati/wakil bupati, anggota forum koordinasi pimpinan daerah, sejumlah pejabat daerah kabupaten, anggota DPRD, pengurus dan anggota tim penggerak PKK provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan, camat dan para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta tokoh perempuan.

Dipilihnya Desa Dadakitan sebagai tempat penilaian lomba desa tingkat provinsi mengingat desa tersebut mewakili Tolitoli pada iven perlombaan desa tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018, yang akan bersaing dengan desa-desa yang mewakili kabupaten lainnya di daerah ini.

Pada kesempatan ini, Wakil Ketua TP PKK Sulteng Hasiati Ponulele menuturkan perlombaan desa merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai pada tingkat provinsi.

“Perlombaan desa berorintasi terhadap upaya meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat, semangat bergotong royong dan berperan aktif membangun desa/kelurahan sesuai kondisi setempat,” tuturnya.

Sementara itu,  Wakil Bupati Bupati Tolitoli Hi Abdul Rahman Hi Buddin selaku tuan rumah mengharapkan perlombaan desa harus mampu mendongkrak semangat dan aksi gotong royong dalam bingkai keswadayaan serta partisipasi masyarakat.

“Jangan sampai perlombaan ini cenderung hanya mengarah ke sifat teknokratis dan administratif sehingga posisi masyarakat di pedesaan pada akhirnya hanya sekedar menjadi objek dari ritual program lomba desa saja,” ucapnya. 

 

Editor: M Yusuf Bj