Sunday, 25 June, 2017 - 23:38

Kampanye, KPU Batasi Baliho dan Spanduk

Suasana pencabutan nomor urut pasangan calon peserta Pilkada Bangkep 2017. (Foto : Ist)

NOMOR URUT CALON
  • Pilkada Buol: (1) Amiruddin Rauf-Abdullah Batalipu [Partai: PDI Perjuangan (2 kursi), Golkar (3), dan Hanura (1)] (2) Efendi Nontji-Syarmin Daimoroto [Partai: PPP (3 kursi) dan Demokrat (2)] (3) Syamsudin Koloi-Nurseha Batalipu [Partai: PKB (3 kursi), Gerindra (3), NasDem (3), PKPI (2 kursi)]
  • Pilkada Bangkep: (1) Delmard Siako-Nadjib Bangunan [Calon jalur perseorangan] (2) Hery Ludong-Adjumain Lumbon [Partai: PDI Perjuangan (4 kursi) dan Gerindra (2)] (3) Zainal Mus-Rais Adam [Partai: Demokrat (2 kursi), PKS (2), PBB (1) dan Hanura (1)] (4) Irianto Malinggong-Hesmon FVL Pandili [Partai: Golkar (5 kursi), PAN (5), NasDem (2), dan PPP (1)]

Palu, Metrosulawesi.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buol menggelar pengundian nomor urut tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Buol yang akan bersaing di Pilkada 2017.

Pengundian dilakukan di kantor KPU Buol , Selasa 25 Oktober 2016, setelah sehari sebelumnya tiga pasangan tersebut ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati Buol. Sementara pengundian nomor urut empat paslon juga digelar di Banggai Kepulauan (Bangkep).

Ketua KPU Sulteng Sahran Raden mengatakan, dua kabupaten yakni Buol dan Bangkep yang menggelar Pilkada serentak 2017 telah melakukan pengundian nomor urut. Dia menguraikan, di Buol, Amiruddin Rauf-Abdullah Batalipu mendapatkan nomor urut satu. Selanjutnya, Efendi Nontji-Syarmin Daimoroto nomor urut dua, dan Syamsudin Koloi-Nurseha Batalipu (nomor 3).

Sedangkan di Bangkep, Delmard Siako-Nadjib Bangunan mendapatkan nomor urut satu, Hery Ludong-Adjumain Lumbon mendapatkan nomor dua, Zainal Mus-Rais Adam nomor tiga. Sedangkan Irianto Malinggong-Hesmon FVL Pandili (nomor 4).

"Setelah pengundian nomor urut, tahapan berikutnya adalah kampanye yang dijadwalkan 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017," kata Sahran Raden ditemui di Palu, Selasa 25 Oktober 2016.

Kampanye pasangan calon diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016. Ada beberapa metode kampanye yakni alat peraga kampanye (APK), bahan kampanye, iklan di media massa cetak/ elektronik, dan debat terbuka.

Sahran Raden menjelaskan, sama dengan pilkada sebelumnya, APK diproduksi KPU setempat yakni baliho, umbul-umbul, dan spanduk.

“KPU kabupaten yang memproduksi APK tapi pemasangan oleh tim pasangan calon. Lokasi pemasangan ditentukan oleh KPU bersama pemerintah daerah,” jelas Sahran Raden.

Pemasangan baliho sebanyak 5 buah setiap pasangan calon yang ditempatkan di ibu kota kabupaten. Kemudian umbul-umbul masing-masing 10 buah di setiap kecamatan, dan spanduk 2 buah setiap desa.
Meski demikian, pasangan calon bisa menambah masing-masing APK tersebut dengan syarat materi dan ukuran sama dengan yang diproduksi oleh KPU. Jumlahnya juga dibatasi, “150 persen dari jumlah yang ditetapkan. Misalnya, baliho bisa ditambah 7 baliho,” kata Sahran Raden.

Selain APK, KPU kabupaten juga akan memproduksi bahan kampanye seperti poster dan leaflet. Jumlah masing-masing item sesuai jumlah kepala keluarga di kabupaten tersebut.

“Sama dengan APK yang bisa ditambah, bahan kampanye juga bisa ditambah tapi hanya 100 persen dari jumlah yang disiapkan KPU kabupaten,” katanya.

Namun, Sahran Raden mengingatkan kepada tim pasangan calon yang akan menambah jumlah APK dan bahan kampanye harus berkoordinasi dengan KPU kabupaten. Sebab, penambahan harus disetujui oleh KPU, begitu juga kwitansi APK dan bahan kampanye disampaikan ke KPU kabupaten.

“Ada juga bahan kampanye seperti kalender, topi stiker bisa diproduksi oleh pasangan calon, tapi harga pasaran setiap item itu tidak lebih dari Rp 2.500,” jelas Sahran Raden.
Dia berharap, pasangan calon di Pilkada Buol dan Pilkada Bangkep mematuhi aturan dalam hal kampanye.

KPU Kembalikan Dukungan PKPI ke Bersinar

Sementara itu, Partai PKPI resmi menjadi salah satu partai pengusung pasangan Syamsudin Koloi-Nurseha Batalipu (Bersinar) di Pilkada Buol. Sebelumnya, partai ini dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sebagai partai pengusung karena terjanggal syarat administrasi.

“KPU Buol telah menggelar pleno dan menyatakan PKPI sah sebagai partai pengusul (pengusung) pasangan calon Syamsudin Koloi-Nurseha Batalipu,” kata Komisioner KPU Sulteng Naharuddin saat dikonfirmasi Metrosulawesi, Selasa 25 Oktober 2016.

Diketahui, pada awalnya saat pendaftaran pasangan “Bersinar” diusung oleh empat partai yakni PKB (3 kursi), Gerindra (3), NasDem (3), dan PKPI (2 kursi). Namun, PKPI tidak diterima sebagai parpol pengusung karena SK persetujuan dari DPN PKPI sebagai salah satu syarat dukungan parpol tidak ditandatangani oleh Isran Noor, melainkan Haris Sudarno. Penolakan KPU berpedoman pada SK Kemenkumham.

Meskipun tidak masuk sebagai partai pengusul, namun tidak mempengaruhi legalitas pencalonan Syamsudin Koloi-Nurseha Batalipu. Sebab, saat pendaftaran jumlah minimal dukungan gabungan parpol sudah cukup.

Namun, PKPI tidak terima dicoret sehingga KPU Buol diadukan ke Panwas Buol. Selanjutnya, setelah melalui proses persidangan, Panwas memutus yang pada intinya bahwa PKPI dikembalikan sebagai partai pengusul pasangan calon Syamsudin Koloi-Nurseha Batalipu.

Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 144 bahwa putusan Panwas mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh KPU paling lambat tiga hari kerja. Karena itu, kata Naharuddin, tidak ada alasan bagi KPU Buol untuk tidak melaksanakan putusan Panwas.

“KPU Buol hanya melaksanakan putusan Panwas Buol dengan memasukkan PKPI sebagai bagian dari partai pengusul,” jelas Naharuddin.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.