Monday, 19 February, 2018 - 10:11

Kasus Bank Sulteng Bukan Soal Tanah

Gedung PT Bank Sulteng. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Proses pelaksanaan eksekusi terhadap kasus perdata yang memenang ahli waris Moend Idris Roe terhadap Bank Sulteng terus berjalan. Pengadilan Negeri Palu selaku eksekutor atas putusan perdata itu sudah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Bank Sulteng.

“Tadi (kemarin,red), Surat Pemberitahuan sudah selesai dibuat oleh PN Palu. Bank Sulteng diberi batas waktu sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Penetapan Eksekusi, yakni Rabu, 31 Januari 2017,” kata Pengacara Chairil Anwar selaku ahli waris Moend Idris Roe, Muh. Sjafari Jebbo, SH, Kamis, 25 Januari 2018.

Surat pemberitahuan itu ditujukan kepada Chairil Anwar selaku ahli waris pemenang gugatan. Surat tertanggal 25 Januari 2018 itu ditandatangani langsung Panitera PN Palu, Laode Mulawarma SH MH. Isinya menyebutkan, Pengadilan Negeri Palu akan melakukan penyitaan eksekusi terhadap barang milik PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, yaitu barang berupa: satu bidang tanah hak milik nomor 645 Kelurahan Lolu Utara atas nama pemegang hak Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, berkedudukan di Palu, selua 2.290 m2, beserta bangunan permanen di atasnya, terletak di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 20 Palu. Eksekusi akan dilaksanakan pada Rabu, 31 Januari 2018.

Dengan keluarnya surat pemberitahuan itu kata Sjafari, maka eksekusi dari kasus perdata itu tinggal menunggu waktu. Pihaknya berharap, Bank Sulteng mematuhi putusan Mahkamah Agung itu.

Di bagian, Sjafari juga menyayangkan pernyataan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola yang menanyakan objek yang akan dieksekusi.

“Gugatan yang diajukan klien kami, Chairil Anwar adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) murni pasal 1367 KUHPerdata. Berdasarkan pengadilan tingkat pertama, terbukti Bank Sulteng menghilangkan surat ukur klien kami. Akibat hilangnya itu, dalam gugatan ada tuntutan dari kami secara materil maupun immateril,” jelasnya.

“Karena berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, pihak yang menghilangkan harus mengganti rugi. Nah, landasan di dalam gugatan kami juga Undang-Undang Perbankan. Dalam UU Perbankan sudah jelas, apabila Direksi maupun pegawai yang menghilangkan dokumen atau apapun bentuknya, tuntutannya adalah Rp200 miliar. Dan dalam kasus klien kami, hal ini telah terbukti,” katanya.

Sjafari menegaskan kliennya mempermasalahkan penghilangan surat ukur yang dilakukan Bank Sulteng, bukan tanah dalam surat ukur tersebut.

“Gugatan ini bukan penuntutan hak oleh Chairil Anwar terhadap tanah itu. Tetapi Chairil Anwar menuntut Bank Sulteng terkait hilangnya surat ukur tanah tersebut. Dan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung, Bank Sulteng harus membayar sejumlah uang kepada klien kami. Jadi ini dua hal yang berbeda. Mungkin ini yang harus dipahami oleh Gubernur Sulteng,” katanya.
 
Sjafari menjelaskan seharusnya Gubernur Sulteng menanyakan kepada Bank Sulteng terkait tanah dalam surat ukur tersebut.

“Karena Bank Sulteng yang menghilangkan surat ukurnya. Jika Gubernur Sulteng ingin mengetahui tanah tersebut, tanyakan ke Bank Sulteng. Kami saat ini hanya menuntut penghilangan surat ukur yang dilakukan oleh Bank Sulteng, itu saja,” katanya.

Selain itu, kata Sjafari, tanah yang berada dalam surat ukur tersebut telah beralih ke pihak ketiga.

“Mungkin Gubernur Sulteng bisa tanyakan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sulteng, dari mana asal tanah tersebut sehingga beralih ke pihak ketiga? Yang memperoleh pertama tanah tersebut, tanyakan, bagaimana tanah tersebut bisa dia peroleh, atau keluar dari Bank Sulteng? Kan, Bank Sulteng tidak kami lapor pidana,” katanya.

Jika dipahami seksama, kata Sjafari, gugatan yang diajukan kliennya sama sekali tidak menyentuh masalah objek tanah dalam surat ukur tersebut.

“Tapi sekarang pertanyaannya, apakah ketika tanah tersebut akan dibeli oleh seseorang, apakah harus berhubungan dengan Bank Sulteng? Jadi di sini tidak ada berbicara kompensasi, jika Bank Sulteng membayar kerugian kepada klien kami, kemudian aset tanah itu jadi milik Pemda Sulteng. Tidak seperti itu,” katanya.

Sjafari juga menyayangkan tidak adanya koordinasi antara pihak Bank Sulteng dan Gubernur Longki.

“Seharusnya Bank Sulteng memberitahukan kepada Gubernur Sulteng perihal kasusnya secara jelas. Atau pun sebaliknya. Pernyataan Gubernur Sulteng ini seolah-olah kembali ke nol, seolah-olah tidak pernah terjadi gugat menggugat antara kami dengan Bank Sulteng,” katanya.

Sementara itu, Chairil Anwar mengatakan dirinya tidak memahami sikap Gubernur Sulteng.

“Jika asumsinya, ketika Bank Sulteng melakukan pembayaran, kemudian aset tanah dalam surat ukur tersebut menjadi milik Pemda Sulteng, aneh rasanya. Karena yang saya tuntut bukan tanah tersebut,” katanya.

Seperti diketahui, Berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor W21-UI/376/HK.02/I/ 2018 perihal Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara Perdata Nomor  87/Pdt/G/2014/PN.Pal tanggal 25 Januari 2018,  Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah diberi batas waktu hingga Rabu, 31 Januari 2017 pukul 09.30 untuk melaksanakan Putusan Kasasi Nomor 3366 K/PDT/2015 untuk membayar ganti rugi kepada penggugat (Moend Idris Roe/Ahli Waris) yakni kerugian materil sejumlah Rp2.672.407.500 dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000 secara tunai seketika.


Editor: Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.