Tuesday, 26 September, 2017 - 21:19

Kasus Perceraian PNS Meningkat

Moh Rizal, SH MH. (Foto : Moh Fadel/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Panitera Muda (Pamud) Permohonan Pengadilan Agama Palu Kelas 1a, Moh. Rizal, SH.MH mengatakan angka perceraian pasangan suami istri Pegawai Negeri Sipil (PNS), di tahun 2016 mengalami peningkatan. Perkara yang diajukan rata-rata berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983.

Sepanjang tahun 2016, Pengadilan Agama Palu menerima sebanyak 88 perkara perceraian antara PNS. Sementara pada tahun 2015 hanya sebanyak 84 kasus.

“Jadi ini khusus perkara cerai talak yang diajukan oleh suami yang berprofesi sebagai PNS dan cerai gugat yang diajukan oleh istri baik PNS pusat maupun daerah, dan mereka harus mendapatkan izin dari atasannya jika melakukan perceraian,” ungkapnya, Jumat 6 Januari 2017.

Rizal mengungkapkan, biasanya mereka datang ke Pengadilan belum membawa izin, sehingga pihak Pengadilan Agama mengarahkan sesuai dengan PP. Nomor 10 tahun 1983. Pengadilan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengurus.

“Namun jika mereka tidak mengajukan izin itu, secara administrasi pendaftaran kita terima, tetapi secara formal biasanya majelis hakim memiliki kebijakan lain, untuk menunda sidang hingga pada waktu tertentu, sampai mereka mendapatkan izin,” katanya.

Rizal menjelaskan konsekuensi hukum ketika PNS mengajukan perceraian, tidak memiliki izin dari atasannya ini sebuah pelanggaran dan harus ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

“PNS yang tidak mempunyai izin, harus membuat pernyataan bahwa secara sadar dia mengetahui apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan pihak PNS tersebut akan menerima sanksi dari atasannya sendiri dan ini bermacam-macam sanksinya terserah dari atasanya,” katanya.

Rizal menambahkan untuk PNS sebagian besar lebih banyak yang mengajukan pihak istri dibandingkan suami. 

“Penyebabnya dari faktor sebagian besar karena tidak adanya keharmonisan ini menempati peringkat pertama, kemudian kedua pertengkaran yang terus menurus terjadi. Artinya pertengkaran dalam rumah tangga wajar, tetapi kalau kemudian ada kata terus-menurus, yang sebuah hal upanya sudah didamaikan, tetapi kemudian terjadi lagi pertengkaran,” ungkapnya.

Rizal mengatakan untuk PNS faktor perceraian karena ekonomi ini minim, biasanya masalah ekonomi diajukan oleh profesi lain, seperti ibu rumah tangga, dan juga salah satu faktor penyebab perceraian adanya pihak ketiga dan posisinya tidak rendah pada tahun 2015 dan 2016.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.