Tuesday, 26 September, 2017 - 06:14

Kasus Perusda Parimo, Mantan Direktur Operasional Divonis 4 Tahun Penjara

ILUSTRASI - Vonis. (Foto : Google image)

Palu, Metrosulawesi.com - Mantan Direktur Operasional Perusda Parigi Moutong (Parimo), Sugendi Samudin divonis 4 tahun penjara. Pasalnya, terdakwa Sugendi Samudin terbukti secara sah dan meyakinkan melalukan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal Perusahaan Daerah (Perusda) Parigi Moutong (Parimo).

Putusan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu, Selasa, 4 April 2017.

Majelis Hakim Ketua, Djamaluddin Ismail yang didampingi Darmansyah dan Jult Mandapot masing-masing Hakim Anggota dalam putusannya mengatakan, terdakwa Sugendi Samudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 Jo psl 18 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor. Sehingga, terdakwa Sugendi Samudin dihukum dengan pidana penjara selama 4 tahun, dan denda senilai Rp 200 juta, serta membayar uang penganti senilai Rp 338 juta lebih subsidair 6 bulan kurungan.

Putusan Majelis Hakim lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Bahwasannya, JPU menuntut terdakwa Sugendi Samudin dengan pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan, denda senilai Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp172.397.791 subsidair 9 bulan kurungan.

JPU, Farhan dalam tuntutannya menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

Farhan mengatakan, dalam dakwaan, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana senilai Rp 828.664.515. Namun fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata ada 24 unit perumahan BTN yang di bangun oleh terdakwa dengan menggunakan anggaran senilai Rp 656.266.724. Namun 24 unit perumahan BTN tersebut belum ada yang terjual/akat. Olehnya terdakwa hanya dibebankan untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp 172.397.791.

"Salah satu pertimbangan meringankan tuntutan terhadap terdakwa adalah karena terdakwa berupaya menyelesaikan pekerjaan pembangunan perumahan BTN sebanyak 24 unit yang belum terjual/akad dengan menggunakan anggaran senilai Rp 656.266.727," ujarnya.

Usai membaca putusan, Majelis Hakim Ketua Djamaluddin Ismail memberikan kesempatan kepada terdakwa dan JPU untuk menanggapi putusan tersebut. Andi Norma selaku Kuasa Hukum terdakwa memgatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga disampaikan oleh JPU Farhan.

"Baiklah kami memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menanggapi putusan ini. Dengan demikian sidang ditutup," katanya.

"Baik, kami memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk menyiapkan pledoi yang akan dibacakan pada 6 Maret," katanya.

Diketahui, pada tahun 2006-2011, Perusda Parimo mendapatkan dana penyertaan modal senilai Rp 2,4 miliar lebih, dan bantuan hibah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senilai Rp 350 juta pada Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Parigi Moutong. Dana penyertaan modal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah senilai Rp 828.664.515.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.