Tuesday, 19 June, 2018 - 09:13

Kasus PT MAP Dinilai Murni Pidana

ILUSTRASI - Palu sidang. (Foto : Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof Dr Abdul Razak SH MH berbeda pendapat dengan Prof Dr Yusril Ihza Mahenda mengenai kasus PT Mutiara Alam Perkasa (MAP).

Abdul Razak menyatakan, pengangkutan material tambang oleh PT MAP pada 3 Maret 2014 adalah murni tindak pidana pertambangan. Landasannya, IUP PT MAP sudah berakhir 15 Januari 2014 serta hasil penyidikan Polda Sulteng dalam kasus ini sah.

“Peristiwa pemuatan 3 Maret itu murni pidana pertambangan, izin pengusaha sudah berakhir,” tutur Abdul Razak melalui ponselnya, Minggu (23/3).

Menurutnya, pendapat Yusril bahwa tidak terjadi mal administrasi maupun tindak pidana karena dokumen yang diterima oleh Yusril tidak utuh.

Dia mengatakan, ada SK penting yang tidak diberikan ke Yusril Ihza Mahendra yaitu SK yang dikeluarkan mantan Bupati Donggala Nabi Bidja. SK Nabi Bidja dengan tegas menyebutkan bahwa izin PT MAP hanya sampai 15 Januari 2014.

Dia pun menyatakan siap beradu argumentasi dengan Yusril Ihza Mahendra sekiranya SK Nabi Bidja dijadikan landasan untuk menyatakan bahwa tidak terjadi mal adminsitrasi maupun tindak pidana.


Editor : Alfred Lande