Friday, 20 April, 2018 - 22:48

Kasus Tanjung, Penggusuran Sepihak

Muhamad Masykur-Dedi Askary, SH. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Eksekusi lahan yang diwarnai kericuhan di kawasan Tanjung, Luwuk mengundang komentar sejumlah pihak. Mereka menilai, eksekusi yang dilakukan itu terkesan adalah penggusuran terhadap hak-hak keperdataan terhadap 1.000-an KK.

"Kita ingin tahu dengan persis, duduk perkara eksekusi lahan Tanjung. Karena pola yang berlaku di lapangan menunjukkan kesan seperti penggusuran," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhamad Masykur, di Palu, Selasa 20 Maret 2018.

Menurut dia jangan sampai atas nama hukum terjadi penghilangan hak-hak warga lainnya. Sebab, sungguh sulit diterima akal sehat, ada masyarakat memiliki tanah seluas itu dengan objek yang digusur lebih dari 1.000 kepala keluarga.

"Coba anda pikirkan, untuk kepentingan satu orang ahli waris, negara menghilangkan hak keperdataan ribuan orang. Ini sungguh tak masuk akal," katanya.

Masykur menduga ada pihak yang telah menunggangi kasus perdata tersebut untuk tujuan yang lebih besar. Sebab, pengerahan pasukan untuk operasi eksekusi menunjukan sesuatu yang kontras.

"Kita ingin tahu siapa sesungguhnya telah mendorong eksekusi ini menjadi luas tak terkendali. Hak-hak keperdataan warga Tanjung diabaikan. Dan terkesan eksekusi seperti ini dipaksakan untuk mengejar target," ujar Masykur.

Hal senada juga dikemukakan Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Dedi Askary SH. Dia mengatakan, kericuhan eksekusi lahan lanjutan di kawasan Tanjung, sesungguhnya yang terjadi adalah penggusuran sepihak yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Luwuk. Tuduhan tindakan penggusuran secara sepihak berbungkus eksekusi lanjutan ini bukan tanpa alasan.

Pihaknya melihat telah banyak terjadi pelanggaran secara administrasi dan Hak Asasi Manusia serius termasuk hak atas tanah dalam proses "eksekusi lanjutan" tersebut.

“Perlu diketahui, bahwa penggusuran paksa Tanjung Sari dipicu oleh perkara hukum perdata, alias perebutan hak kuasa atas tanah yang telah banyak menempuh proses persidangan. Proses ini juga telah sampai di tingkat Mahkamah Agung. Namun, dari semua keputusan itu, tidak dinyatakan secara tegas perintah eksekusi atas tanah perkara,” katanya dalam siaran pers yang diterima Metrosulawesi, Selasa 20 Maret 2018.

Menurut Dedi, dari semua proses yang telah berlangsung, pihaknya mencatat beberapa pelanggaran dalam proses hukum dan administrasi di antaranya: Pertama, Ketua PN Luwuk, Nanang Zulkarnain Faisal S.H. telah mengesampingkan putusan-putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Mahkamah Agung RI, sehingga terjadi salah penafsiran dalam mengabulkan permohonan ahli waris Salim Albakar terkait proses eksekusi di atas objek yang disengketakan berbeda antara yg diperkarakan dengan yang menjadi obyek penggusuran saat ini.

Kedua, kesalahan tersebut mengakibatkan sedikitnya dua ratusan unit rumah warga yg digusur dan 343 KK yang terdiri dari 1.411 jiwa menjadi korban. Padahal sebagian masyarakat korban telah memiliki SHM dan sebahagiannya sedang dalam proses pengurusan.

Ketiga, Pemda dalam hal ini Bupati Banggai diduga kuat telah menyalah gunakan kewenangannya dengan mengerahkan seluruh perangkat pemerintahannya untuk membantu proses penggusuran, termasuk kepada warga yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (salah objek). Pada hal Bupati sebelumnya menjamin bahwa penggusuran akan dilakukan di atas lahan yang diperkarakan.

Keeempat, pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Banggai dan Polda Sulteng dalam rencana penggusuran tanggal 19 Maret 2018 telah jauh bertindak melampaui kewenangan PN Luwuk dalam proses penggusuran warga yang berujung terjadinya bentrok antara warga dan 1000 aparat gabungan Polri dan TNI bersama Satpol PP.

Kelima, pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sulteng dan Polres Banggai telah melakukan kriminalisasi terhadap 9 warga yang terlibat dalam aksi menghalau agar proses penggusuran tidak dilakukan, kesembilan warga tersebut, 7 diantaranya pemilik lahan dan bangunan, 1 orang Mahasiswa dan 1 orang pengacara warga yang digusur.

Keenam, pihak Kepolisian dalam hal ini Polda Sulteng dan Polres Banggai dalam proses penggusuran tanggak 19 Maret 2018, telah bertindak represif dan intimidatif kepada warga dengan menduduki rumah-rumah warga yg masih tersisah dan melarang wargra untuk kembali dan menempati tempat tinggal mereka. Lebih jauh, pasukan Kepolisian dari Polda Sulteng dan Polres Banggai, memblokade dan/atau mengurung warga didalam lokasi yang menjadi objek penggusuran serta melarang masyarakat untuk mencari dan atau mendapatkan bahan makanan.

Atas dasar fakta-fakta tersebut, Komnas HAM-RI Perwakilan Sulteng mendesak  Kapolda Sulteng untuk menginstruksikan penarikan pasukan yang bertugas melakukan penggusuran rumah dan lahan masyarakat di Tanjung Luwuk.

Mendesak, Komisi Yudisial untuk memeriksa dan menindak tegas hakim yang telah menyalahi aturan dengan mengekuarkan Putusan yang menjadi dasar dilakukan penggusuran.

Meminta, Ombudsmen RI untuk segera menindak adanya dugaan mal administrasi dalam proses penggusuran yang dilakukan oleh Pemkab Banggai dengan mengerahkan seluruh perangkat Pemerintahannya.

Komnas HAM-RI Perwakilan Sulteng itu juga meminta Kapolri, Jenderal. Tito Karnavian untuk segera menginstruksikan Irwasum dan Propam Mabes Polri untuk melakukan Pemeriksaan intensif dan mendalam Kepada Kapolda Sulteng dan Kapokres Banggai, karena dipandang dengan serta merta tanpa pertimbangan mendalam menyetujui permintaan pengamanan eksekusi lanjutan dan/atau penggusuran  yang semestinya berdasarkan putusan hanya pada obyek dengan luasan 22 m x 26,50 m dan 11,60 m x 11,30 m.

Juga meminta Kapolri, Jenderal Tito Karnavian Cq. Kapolda Sulteng Brigjend Pol I Ketut Argawa untuk segera melepas dan/atau membebaskan 26 orang masyarakat yang ditangkap dan/atau ditahan.

Kronologi Sengketa Lahan Tanjung

SENGKETA lahan Tanjung berawal pada tahun 1977 di mana pada saat itu, pihak ahli waris dari keluarga Salim Albakar menggugat pihak Keluarga Datu Adam atas klaim tanah seluas 38,984 M². Proses gugatan ini diproses di PN Luwuk dengan keluarnya putusan No. 22/PN/1977 tanggal 12 Oktober 1977 yang memutuskan perkara tersebut dimenangkan oleh pihak Keluarga Datu Adam. Setahun setelahnya, pihak ahliwaris dari keluarga Salim Albakar mengajukan banding kepengadilan Tinggi yang kala itu masih bertempat di Manado, atas putusan tersebut. Melalui putusan No. 113/PT/1978 tanggal 18 Oktober 1978 pihak Pengadilan Tinggi (PT) memutuskan bahwa perkara tetap dimenangkan oleh pihak keluarga Datu Adam.

Tidak puas dengan putusan pengadilan Tinggi, pihak keluarga Salim Albakar melanjutkan kasasi ke Mahkamah Agung padatahun 1981.  Dalam putusannya No. 2031/K/SIP/1980 tanggal 16 Desember 198I, MA menolak kasasi dari pihak keluarga Salim Albakar dan memenangkan pihak dari keluarga Datu Adam.

Pada saat itu, warga dari luar telah mulai melakukan garapan dan mendirikan pemukiman di atas lahan yang disengketakan kedua belah pihak. Awalnya mereka melakukan proses jual beli dan penyewaan dengan keluarga Datu Adam sebagai pihak yang memenangkan sengketa tanah tersebut hingga akhirnya memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut.

Tahun 1996, pihak ahli waris Salim Albakar kembali melakukan gugatan di atas tanah yang dimenangkan oleh pihak Datu Adam. Gugatan ini berawal dari sengketa tanah pihak Hadin Lanusu dengan pihak Husen Taferokillah di atas tanah yang dimenangkan oleh Keluarga Datu Adam. Pada   saat itu pihak ahli waris Salim Albakar mencoba mengintervensi sengketa antara kedua pihak di atas. Dan melalui proses persidangan, pihak ahli waris Salim Albakar memenangkan intervensi gugatan tersebut melalui putusan MA No. 2351.K/Pdt/1997.

Namun pada saat tersebut tidak disebutkan berapa jumlah luasan yang dimenangkan pihak ahli waris Salim Albakar oleh MA. Merespon putusan tersebut, pada tahun 2006 pihak ahli waris Salim Albakar mengajukan permohonan eksekusi di atas tanah sengketa yang mereka menangkan melalui putusan MA dan dikuatkan dengan Peninjauan Kembali (PK). Namun pihak PN Luwuk menolak pengajuan tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa pokok sengketa tanah adalah 22 m x 26,50 m dan 11,60 m x 11,30 m. Sedangkan yang dimohonkan oleh ahli waris seluas ± 6 hektar.

Terhitung sejak tahun 2006 pihak ahli waris Salim Albakar telah melakukan tiga kali permohonan ke PN Luwuk dan PT Sulteng yakni padatahun 2006, 2008, dan 2010. Namun semuanya ditolak oleh Ketua PN Kuwuk kala itu.

Anehnya, pada tahun 2016 pihak PN Luwuk mengabulkan permohonan pihak ahli waris yakni, permohonan penggusuran di atas lahan seluas ± 6 hektar. Namun proses eksekusi sempat tertunda dikarenakan pihak Pemda dan Polres Banggai belum menyetujui proses eksekusi dikarenakan objek yang dimohonkan untuk dieksekusi tidak sesuai dengan objek perkara yang dimenangkan.

Barulah pada tanggal 3-6 Mei 2017, PN Luwuk melakukan eksekusi di atas lahan seluas ± 9 hektar dengan dikawal oleh aparat Kepolisian, TNI, dan Satpol PP sehingga menggusur warga yang telah lama bermukim di sana, hingga hari Senin tgl 19 Maret 2018, eksekusi lanjutan atas lahan yang menjadi objek sengketa kembali dilakukan dengan  mendapat pengawalan ketat dari 1000 aparat gabungan dari Polri dan TNI, proses mana pada akhirnya berujung bentrok antara Masyarakat yang bersikukuh mempertahankan haknya dengan aparat Kepolisian yang bukan lagi melakukan pengamanan, namun bertindak represif kepada masyarakat yang tetap bertahan di lahan mereka yang tersisah dari proses eksekusi dan/atau penggusuran beberapa waktu yang lalu di tahun 2017. (*)