Saturday, 18 August, 2018 - 20:08

Kasus Tipikor, 13 PNS Pemprov Sulteng Dipecat

Moh Zulmi Fiskana. (Foto: Michael Simanjuntak/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Dalam kurun 2016 hingga pertengahan 2018, sebanyak 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Sulteng diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat karena terlibat kasus Tindak pidana korupsi (Tipikor). Kasub Disiplin Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulteng Moh Zulmi Fiskana menerangkan 13 PNS yang dipecat tersebut terdiri atas golongan berbeda dan eselon.

“Mereka diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tegas mengatur PNS terlibat kasus Tipikor wajib diberhentikan dengan tidak hormat,” terang Zulmi kepada Metrosulawesi, Selasa, 7 Agustus 2018.

Zulmi mengatakan selain 13 PNS yang dipecat tersebut, dalam kurun tiga tahun terakhir pihaknya juga menjatuhi hukuman disiplin kepada 12 PNS. Hukuman disiplin yang diberikan mulai dari tingkat sedang hingga berat.

Hukuman disiplin yang dimaksud pemberhentian dengan hormat tidak atas perminaan sendiri sebagai PNS 4 orang, pemberhentian dengan hormat atas perminaan sendiri 1 orang, pembebasan dari jabatan 2 orang, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun 3 orang dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun 2 orang.

“Total hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat dari 2016 sampai 2018 ini dijatuhi kepada 25 PNS, cuma kami tidak bisa sebutkan nama-namanya. Untuk pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan surat keputusan gubernur,” kata Zulmi.

Dia menuturkan BKD terus memantau pelanggaran-pelanggaran indisipliner yang dilakukan para PNS dilingkungan Pemprov Sulteng. BKD Sulteng juga terus berkoordinasi dengan bidang kepegawaian di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Zulmi mengimbau agar PNS menaati aturan-aturan yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan institusi. Sebab bagi PNS yang memang terbukti melakukan pelanggaran hukum tidak akan diberikan toleransi. Adapun penjatuhan sanksi bagi PNS yang melakukan tindakan indisipliner atau pelanggaran hukum mengacu dari berat/ringan pelanggaran yang dilakukan.

Zulmi menambahkan pelanggaran hukum yang dipastikan tidak mendapat toleransi yaitu Tipikor dan penyalahgunaan Narkotika. Dua pelanggaran hukum tersebut dikategorikan masuk dalam tindakan indisipliner tingkat berat.

“Regulasi sudah jelas mengatur PNS yang melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan tidak akan lolos dari sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS,” tandas Zulmi.     

 

Editor: Udin Salim