Thursday, 16 August, 2018 - 20:04

Kebijakan BPJS Kesehatan Tak Berkeadilan

dr Husaema, MM MKes. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Palu, dr Husaema MM,M.Kes mengatakan sebenarnya, IDI daerah tidak berkapasitas untuk menguji hasil kesepakatan negosiasi BPJS Kesehatan pusat dengan Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI). 

“Namun kebijakan BPJS Kesehatan yang  mengurangi tanggungan jaminan kesehatan untuk persalinan, pasien katarak dan rehabilitasi medik, tidak memihak dengan dokter dalam bekerja. Tentunya, disamping merugikan Rumah Sakit, juga merugikan tenaga dokter dan perawat,” kata dr Husaema saat dihubungi Metrosulawesi melalui ponselnya, Selasa, 7 Agustus 2018.

Menurut dr Husaema, keputusan BPJS Kesehatan yang sepihak ini tidak lagi memperdulikan kerja dokter dan tidak berasas keadilan. 

“Memang kita harus akui setiap bulannya itu BPJS Kesehatan defisit hingga Rp9 triliun, karena BPJS mandiri yang membayar sendiri tidak taat dalam melakukan pembayaran, sehingga satu cabang saja bisa miliyaran rupiah. Olehnya kita juga tidak bisa mempermasalahkan sepenuhnya kepada BPJS, jadi sepenuhnya barangkali ada regulasi atau asas memaksa, semacam kewajiban pajak,” jelasnya.

Kata dia, BPJS ini sifatnya asuransi atau asas gotongroyong, jika tidak sakit, tentunya dana yang selama ini dibayarkan secara mandiri disumbangkan kepada yang sakit. Banyak masyarakat yang tidak melihat fungsi BPJS Kesehatan seperti itu. 

“Kemudian misalnya mau operasi, iuran BPJS dibayar, selesai operasi pembayaran iuran BPJS terhenti. Akhirnya yanjg BPJS Kesehatan hingga Rp10 juta, padahal jika pasien kelas III hanya bermodalkan Rp75 ribu tiga bulan selesai operasi. Inilah juga rentetan masalah yang harus harus diselesaikan bersama,” ungkapnya. 

Terkait operasi katarak 6/18 yang tidak lagi ditanggung oleh BPJS Kesehatan, kata dr. Husaema, menjelaskan, normalnya orang bisa membaca itu jarak 18 meter, namun jika hanya mampu baca dalam jarak 6 meter itu disebut 6/18. Kata dia, keadaan katarak seperti itu memang perlu biaya banyak untuk tindakan operasi. 

“Tetapi jika bawah dari 6/18 seperti jarak penglihatanya 5-1 meter, ini katarak yang cukup parah dan dibolehkan untuk operasi,” jelasnya.

“Artinya bahwa orang-orang yang kataraknya betul-betul belum sampai di tingkat tertentu, atau betul-betul kataraknya sudah tidak mampu melihat lagi, ini termasuk jarak-jarak yang dibolehkan untuk dilakukan tindakan operasi,” ujarnya. 

dr Husaema mengungkapkan kemungkinan besar permasalahan ini akan dibahas pada Muktamar IDI di Samarinda, termasuk program-program IDI kedepan dan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Kami berharap ada asas keadilan yang harus ditegakan. Artinya, jika masyarakat tidak bayar iuran, itu tugas BPJS Kesehatan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Namun hal itu jangan dihubungkan dengan hak-hak dokter, karena ini masalah hak dan kewajiban. Jika dokter telah melaksanakan kewajiban, tentu dokter telah melaksanakan hak,” katanya.

“Jika dokter sudah melaksanakan kewajiban kemudian tidak dibayar, itu namanya tidak adil. Sila Kelima Pancasila, Keadilaan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia tidak terlaksana. Artinya, jika begini keadaannya, BPJS tidak pancasilais. Jika tidak pancasilais, BPJS tidak berhak untuk memberikan aturan di negara Repbuplik Indonesia, jika ingin berbicara dalam tataran hukum,” katanya. 

 

Editor: M Yusuf Bj