Friday, 21 September, 2018 - 10:08

Kejari Bidik Tersangka Baru Korupsi RS Wakai

Hadi Sulanto. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Ampana, Metrosulawesi.com - Kejaksaan Negeri Ampana, Tojo Unauna telah melimpahkan berkas perkara kasus korupsi proyek drainase Rumah Sakit Wakai, Kecamatan walea Kepulauan, Tojo Una-Una di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu, Senin lalu.

Menurut Kajari Touna Hadi Sulanto, PN Tipikor Palu sudah menjadwalkan sidang perdana pada Senin pekan depan, atas tiga orang tersangka baru dalam kasus korupsi proyek RS. Wakai tersebut.

Masing-masing tiga tersangka baru itu adalah Suwardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek yang juga pegawai Dinas Kesehatan Touna. Dua orang lagi yakni Fadli dan Ana Darah Sovia yang masing-masing sebagai konsultan pengawas dan asisten teknis pekerjaan.

Ketiga tersangka tersebut telah menjalani kurungan sebagai tahanan Kejari Ampana, yang dititip di Lapas Ampana sejak ditetapkan sebagai tersangka pada dua pekan lalu.

Kasus ini merugikan keuangan negara sekitar Rp200 juta lebih. Pekerjaannya yang dilaksanakan tahun 2014 silam itu telah terjadi kegagalan konstruksi dalam pekerjaannya, sehingga tidak dapat dimanfaatkan karena ambruk.

"Total anggarannya Rp400 juta lebih yang bersumber dari APBN," terang Hadi Rabu 7 Maret 2018 menambahkan, dari empat orang yang terlibat, satu di antaranya sudah divonis penjara.

"Baru kontraktor proyek yaitu Reddy Akuba yang sudah divonis," urainya.

Dari keterangan kontraktor Reddy Akuba di PN Tipikor itulah jaksa menemukan bukti-bukti baru atas keterlibatan tiga orang tersebut. Jadi semua tersangka dalam kasus tersebut ada empat orang. Tidak tertutup kemungkinan akan ada lagi tersangka baru lagi setelah sidang atas tiga orang tersebut berjalan di PN Tipikor Palu.

"Bisa saja nanti akan ada tersangka baru lagi dari kasus ini setelah nanti kita dengar keterangan para tersangka di PN Tipikor Palu," ujarnya.

Proyek drainase RS. Wakai masuk ranah hukum setelah terjadi kegagalan konstruksi pada pekerjaan tersebut. Dimana kualitas pekerjaan yang tidak sesuai sebagaimana tertuang dalam kontrak.

"Dan mereka yang terlibat dijerat berdasarkan fungsi jabatannya masing-masing. Unsur memperkaya orang lain, memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara, cukup dominan dalam kasus ini. Tapi pembuktiannya tetap di pengadilan," tutupnya.


Editor: Syamsu Rizal