Wednesday, 24 May, 2017 - 04:34

Kejari Buol Lidik Sejumlah Kades

Kajari Buol Gunadi mengungkapkan beberapa kepala desa yang telah dinaikan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. (Foto : Agus Rioeh/ Metrosulawesi)

Buol, Metrosulawesi.com - Kejari Buol tengah melidik sejumlah orang oknum kepala desa di Kabupaten Buol terkait kasus dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) dan Dana Alokasi Desa (DAD) tahun anggaran 2016.

Kajari Buol Gunadi dikonfirmasi Metrosulawesi di kantornya, Selasa 9 Mei 2017 membenarkan ada beberapa kepala desa yang telah dinaikan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan yaitu Desa Suraya Kecamatan Momunu dan Desa Botugolu Kecamatan Bunobogu yang penyelidikannya dilakukan oleh Kacabjari Kecamatan Bunobogu.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Buol, Masrul Day Hasyim mengakui ada belasan orang oknum kelapa desa yang tersandung kasus hukum kaitanya dengan masalah pengunaan dana ADD maupun DAD. Dia mengatakan, ada yang bermasalah pada  administrasi maupun pemanfaatan dana itu sendiri karena aturan penataan keuangan tidak mereka lakukan padahal sangat penting.

Dia mengatakan, kades tidak mau mengambil pelajaran dan pengalaman dari kasus yang terjadi sebelumnya. Menurutnya, banyaknya yang bermasalah dengan dana bantuan pemerintah tersebut bukan karena sumber daya manusia yang kurang akan tetapi ada indikasi dan niat.

Masrul Day menjelaskan, pihaknya telah memberikan pembinaan terus menerus kepada kepala desa dan DPD dalam hal penggunaan dana desa.

“Bahkan kami telah memberikan petunjuk sekiranya ada masaalah yang muncul segera datang ke kantor kami untuk diberikan petunjuk dan solusinya dalam pengelolaaan dana desa,” katanya.

Untuk itu ke depan nantinya kades, BPD, dan aparat desa lainnya harus memperhatikan dan memanfaatkan dana APBD desa dengan baik sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisifatif, tertib, dan disiplin anggaran.

“Agar jangan sampai kades sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa semaunya saja dalam menggunakan anggaran dan yang paling penting lagi kades bersama perangkatnya dalam penggunaan dana dari rekening desa supaya berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan mengurus pengelolaan aset desa dan pemerintah desa,” katanya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Buol Arianto Rioe mengatakan, semua anggaran desa baik ADD maupun DAD telah selesai dibayarkan sesuai rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerntahan Desa Kabuopaten Buol untuk tahun anggaran 2016.

“Sedangkan untuk tahun 2017 sedang kami proses sambil menunggu rekomendasi berikutnya yang tentunya harus melengkapi dulu laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahun 2016,” kata Arianto Rioe ditemui Metrosulawesi di kantornya, Senin 8 Mei 2017.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.

Berita Terkait