Sunday, 22 October, 2017 - 17:49

Kepala BKKBN: Kampung KB Cegah Ledakan Penduduk

Kepala BKKBN, dr Surya Candra Surapaty. (Foto  Michael Simanjuntak Metrosulawesi)

Target Satu Kecamatan, Satu Kampung KB

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Surya Candra Surapaty mengatakan program Kampung Keluarga Berencana (KB) yang tengah digalakkan pihaknya diseluruh daerah di Indonesia untuk mencegah ledakan penduduk.

“Kampung KB dalam rangka merevitalisasi dan menggaungkan kembali program KB yang selama reformasi diakui mengendor. Nah, pada akhirnya nanti, Kampung KB bertujuan mencegah ledakan penduduk dalam menghadapi bonus demografi,” kata Surya kepada sejumlah awak media di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Sabtu, 6 Mei 2017.

Kepala BKKBN menerangkan, Kampung KB pertama sekali dicanangkan secara nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Januari 2016 di Dusun Jenawi, Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Saat itu ditarget satu kabupaten, satu Kampung KB.

Menurut penuturan Surya, target satu kabupaten, satu Kampung KB telah terealisasi diseluruh Indonesia. Olehnya, untuk tahun ini, pihaknya menargetkan satu kecamatan, satu Kampung KB.

“Sasaran Kampung KB itu kriterianya daerah kumuh, masyarakatnya miskin dan banyak anak seperti yang bermukim dipinggiran pantai atau masyarakat miskin di daerah perkotaan,” tuturnya.

Surya menambahkan, keberadaan Kampung KB juga harapakan sekaligus upaya mengaktualisasikan delapan fungsi keluarga dalam membangun karakter bangsa melalui pembentukan keluarga kecil bahagia sejahtera.

“Jadi Kampung KB merupakan salah satu inovasi strategis dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga,” tambahnya.

Adapun untuk pendanaan program Kampung KB diungkapkan Kepala BKKBN merupakan kerjasama lintas sektor bersama Pemerintah daerah melalui instansi terkait di masing-masing Provinsi se-Indonesia.

“Pendanaannya bersama-sama lintas sektoral antara Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” pungkasnya.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.