Friday, 20 July, 2018 - 17:01

Kepala BPJN XIV Palu Digugat

GUGAT KEPALA BPJN - Harold Edwin Renard (kanan) didampingi kuasa hukum Moh Amin Khoironi (kiri) menunjukkan SK Kepala BPJN XIV Palu usai mengikuti sidang gugatan di PTUN Palu, Rabu, 30 Mei 2018. (Foto: Michael Simanjuntak/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu Akhmad Cahyadi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu. Gugatan dilayangkan  Harold Edwin Renard SH, pegawai BPJN XIV Palu atas Surat Keputusan (SK) Nomor 01/KPTS/Bb14/2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPJN XIV Palu tertanggal 22 Januari 2018, yang diteken Ir Akhmad Cahyadi M.Eng Sc.

Kepada Metrosulawesi, Harold selaku penggugat menerangkan gugatan tersebut dilayangkan karena dirinya merasa dirugikan atas SK Kepala BPJN XIV Palu itu. SK tersebut menetapkan mutasi kepada penggugat ke PPK 03 Buol-UMU (BTS Provinsi Gorontalo) dan kelas jabatan diturunkan.

“Saya dimutasi dari BPJN XIV Palu ke PPK 03 Buol-UMU Batas Gorontalo yang berjarak 609 kilometer dari Palu. Kelas jabatan saya diturunkan dari yang sebelumnya kelas jabatan 7 menjadi kelas jabatan 6. Saya tidak terima dan keberatan karena kelas jabatan saya turun, makanya saya ajukan gugatan,” terang Harold usai mengikuti sidang dengan agenda jawaban tergugat atas gugatan penggugat di PTUN Palu, didampingi kuasa hukum Moh Amin Khoironi S.Hi MH, Rabu, 30 Mei 2018.

Harold merasa bingung atas SK yang ditetapkan Kepala BPJN XIV Palu, apalagi dirinya merasa tidak ada melakukan pelanggaran disiplin. Yang lebih ia sesalkan, hingga SK itu ditetapkan tanpa ada komunikasi dan konfirmasi terlebih dahulu kepadanya.

“Saya tidak pernah dipanggil, padahal kalau mengaju ke PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil, harusnya dipanggil dulu kalau ada pelanggaran disiplin dan harus ada berita acara yang ditandatangani oleh terperiksa,” ujarnya.

Harold mengakui memang dalam beberapa kesempatan memanfaatkan waktu pada siang hari menjemput anaknya dari sekolah dan membantu istrinya yang mengidap penyakit jantung berjualan di salah satu kantin sekolah. Harold merasa itu suatu kewajaran karena beberapa aparatur memang memanfaatkan waktu siang hari menjemput anak dari sekolah.

“Justru kadangkala saat jam pulang saya tidak langsung pulang. Saya tetap di kantor sampai jam 9 mengganti waktu yang siang hari. Itu tidak saya masukkan ke lembur karena saya tahu diri,” tuturnya.

Kuasa Hukum penggugat Moh Amin Khoironi mengatakan ada kejanggalan di SK yang dikeluarkan Kepala BPJN XIV Palu. Kejanggalan yang dimaksudkannya yakni penetapan SK berlaku surut. Penetapan SK tertanggal 22 Januri 2018, tapi untuk berlaku mulai 2 Januari 2018.

Padahal menurut Pasal 58 ayat 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat.

Menurut kuasa hukum penggugat, tidak dilakukannya konfirmasi sebelum penetapan SK merupakan suatu pelanggaran terhadap PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil. Penggugat seharusnya mendapat penjelasan rinci pelanggaran disiplin apa yang dilakukan.

“Klien kami tidak ada mendapatkan surat teguran ataupun secara lisan sebelum penetapan mutasi. Seharusnya kepala balai melibatkan klien kami dalam menetapkan pertimbangan khusus,” kata Moh Amin.

Selain itu, Kepala BPJN XIV Palu menurut Moh Amin terkesan arogan karena tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan kuasa hukum sebelum akhirnya mengajukan gugatan ke PTUN Palu.

“Sebelum gugatan kami ajukan ke PTUN, kita sudah lakukan upaya konfirmasi agar persolan ini tidak sampai ke pengadilan, tapi tidak diindahkan,” ucapnya.

Olehnya melalui gugatan yang diajukan ke PTUN, penggugat melalui kuasa hukum mengajukan agar jabatannya dikembalikan kesemula atau yang setara dengan jabatan terdahulu. Untuk hal itu penggugat dan kuasa hukum tetap membuka ruang menyelesaikan persoalan dengan jalan keluar yang terbaik.

Adapun sidang sesuai agenda yang ditetapkan mejelis hakim yang menyidangkan gugatan akan dilanjutkan pada 5 Juni mendatang dengan agenda mendengar jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Agenda sidang ini seharusnya pada Rabu, 30 Mei kemarin, namun karena ketidakhadiran tergugat dan tanpa ada memasukkan jawaban atas gugatan penggugat, sehingga majelis hakim memutuskan menunda sidang.
 

Editor: M Yusuf Bj