Sunday, 22 October, 2017 - 03:36

Kepala DKP Bangkep Divonis Satu Tahun

ILUSTRASI - Vonis hakim. (Foto : Google image)

Palu, Metrosulawesi.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan putusan terhadap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Umar Uloli dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda senilai Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan.

Putusan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu, Senin, 6 Juni 2017  sore.

Majelis Hakim Ketua Ernawati Anwar yang didampingi Felix Da Lopes dan Margono masing-masing Hakim Anggota membacakan putusan itu secara bergantian. Bahwasannya, terdakwa Umar Uloli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan putusan terhadap tiga terdakwa lainnya dalam perkara yang sama, yakni terdakwa Pientiono divonis dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda senilai  Rp100 juta subsidair 4 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti senilai Rp 599 juta sub 1 bulan penjara. Sedangkan terdakwa Wiwik Alfian dan terdakwa Afrianto Arifin divonis dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun dan denda senilai Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan.

Empat terdakwa itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dana pengadaan mesin pembuat kerupuk pada DKP Kabupaten Bangkep sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

"Yang dibebankan untuk membayar uang penganti adalah terdakwa Pientiono karena dia yang menikmati. Sedangkan tiga terdakwa lainnya tidak ada uang penganti karena tidak menikmati," ujarnya.

Putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan JPU. Bahwasannya, menurut JPU, terdakwa Umar Uloli terbukti melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Sehingga, terdakwa Umar Uloli dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda senilai Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Selain itu, JPU juga menuntut terdakwa Arfiyanto Arifin selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Wiwik Alfian selaku pejabat pelaksana tehnis kegiatan (PPTK) dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda senilai Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Pienthiono selaku rekanan atau pemborong dituntut dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, dan denda senilai Rp 100 juta subsidair  2 bulan kurungan serta membayar uang penganti senilai Rp 599 juta subsidair 2 tahun penjara.

Diketahui, bahwa JPU mendakwa empat terdakwa korupsi pengadaan mesin pembuat kerupuk pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) telah merugikan negara senilai Rp 401.698.000.

Sutarmi menuturkan, pihaknya mendakwa empat orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan mesin pembuat kerupuk pada DKP Kabupaten Bangkep, yakni Umar Uloli selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Arfiyanto Arifin selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Wiwik Alfian selaku pejabat pelaksana tehnis kegiatan (PPTK), dan Pien Thiono selaku rekanan atau pemborong.

Empat terdakwa tersebut melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 401.698.000. Olehnya, para terdakwa didakwa dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, dakwaan subsidair Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, dan lebih subsidair Pasal 9 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.