Friday, 17 August, 2018 - 13:47

Ketua BPD Moubang Laporkan Kades ke Kejari

Parimo, Metrosulawesi.com – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Ahmad M, melaporkan Kepala Desa Moubang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi.

Ahmad melaporkan Kades Moubang Gazali dalam kasus pembangunan fasilitas umum yang dibangun dengan menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2017 yang diduga tidak sesuai bestek.

Menurut Ahmad M, laporan yang disampaikannya kepada pihak kejaksaan, bukan merupakan bentuk kebencian atau karena kepentingan tertentu kepada kepala desa. Tetapi ini untuk memajukan Desa Moubang. Jika nantinya apa yang dilaporkannya tidak benar adanya, pihaknya siap dituntut kembali.

Lanjut Ahmad, bukan hanya perkara pembangunan fasilitas desa, banyak kejanggalan lain dalam pengelolaan DD tahun 2017 yang dilakukan kepada desa Moubang, Gazali selama ini.

Dirinya, telah berulang kali memperingati namun, sejak adanya anggaran dana desa di tahun 2015, pihak BPD tidak pernah dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan di desa.

“Kami sebagai BPD kan seharusnya mengawasi. Tapi pihak desa tidak pernah terbuka, kalau kami memberitahu ke kepala desa terkait sejumlah kejanggalan, dia bilang itu bukan urusan kami,” kata Ahmad kepada sejumlah wartawan usai melapor, Rabu 23 Mei 2018.

Dia mengatakan, persoalan yang terjadi di Desa Moubang, sudah beberapa kali disampaikan pihaknya kepada Camat Mepanga untuk ditindaklanjuti. Namun hingga kini, kepala desa masih saja tidak mengindahkan pihak BPD.

Selain itu, pihaknya juga mengaku heran dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dan Inspektorat kabupaten yang melakukan pemeriksaan dilapangan, namun tidak melakukan koordinasi dengan pihak BPD.

“Mulai dari kepala desa menjabat saja, tidak ada laporan pengelolaan keuangan yang dia laporkan kepada kami BPD. Padahal berdasarkan aturan laporan itu harus diserahkan kepada kami minimal tiga bulan, setelah berakhir tahun anggaran,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Parigi, Dwi Eko Raharjo mengatakan, warga Desa Moubang tersebut melaporkan tentang adanya dugaan penyalahgunaan pembangunan gedung PAUD sebesar Rp82 juta lebih. Menurut keterangan mereka, pembangunan gedung PAUD tersebut tidak sesuai bestek karena, dibangun diatas pagar masjid di Desa Moubang.

Kemudian, pembangunan talud sebesar Rp 89.907.750,- yang diduga juga dibangun tidak sesuai bestek, sebab karena kedalamannya galian terlalu dangkal diperkirakan hanya sekitar 10 cm. Sementara, dalam bestek kedalaman galian 30 cm dan pasangan batu dari atas tanas setinggi 50 cm.

“Menurut pelapor, pemakaian semen pada pembangunan talut juga hanya 221 sak, sementara di RAB 370 sak. Sehingga, sisa semen sebanyak 149 sak dipertanyakan karena tidak terpakai,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya menerima laporan tersebut dan akan menelaah dugaan penyalahgunaan DD yang dilaporkan.

“Karena tempat dugaan dilakukan di Desa Moubang, sehingga kasus tersebut akan ditangani oleh Cabang Kejaksaan Moutong di Tinombo, Kami secara adiminstrasi secara menyurati Kacab Moutong, dan menyertakan laporan dan bukti yang ada untuk ditindaklanjuti,” tutupnya.

Kades Membantah

SEMENTARA itu, Kades Moubang Gazali saat dikonfirmasi Metrosulawesi melaui ponselnya mengatakan, bahwa apa yang dilaporkan oleh Ahmad M tersebut adalah tidak benar. Dirinya menganggap bahwa Ahmad melaporkan dirinya ke Kejari Parigi tersebut karena faktor kecemburuan sosial.

“Perlu diketahui bahwa pekerjaan tersebut belum diperiksa oleh Inspektporat, sehingga saya mengangap apa yang dilaporkan ketua BPD tersebut tidak benar, boleh diperiksa jika pekerjaan tersebut tidak baik atau ada pelanggaran di dalamnya,” terang Gazali melalui ponselnya, Kamis 24 Mei 2018.

Dia mengatakan, terkait dengan tidak dilibatkannya BPD dalam mengambil keputusan, itu merupakan hal yang sangat keliru. Terbukti dengan adanya persetujuan bersama yang ditandatangani langsung oleh BPD dalam penetapan APBDES.

“Saya menganggap ketua BPD Ahmad M sangat keliru, dimana terbukti pada saat penandatanganan APBDes, Ahmad M selaku BPD juga turut melihat dan bertanda tangan dalam persetujuan APBDES itu,” jelas Gazali.        


Editor: Syamsu Rizal