Saturday, 20 January, 2018 - 03:37

Ketua KONI Palu Kembali Ditahan

ILUSTRASI - Pengadilan Negeri Palu mengeluarkan penetapan pengalihan penahanan terhadap terdakwa Djikra Garontina dari tahanan Kota menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan). (Grafis : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu mengeluarkan penetapan pengalihan penahanan terhadap terdakwa Djikra Garontina dari tahanan Kota menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Penetapan itu dibacakan oleh Majelis Hakim Ketua I Made Sukanada dalam sidang terbuka untuk umum saat agenda sidang mendengar nota pembelaan (pledoi) terdakwa Pengadilan Negeri Palu, Rabu, 6 Desember.

Made Sukanada mengatakan, dengan mempertimbangan proses persidangan ini, pihaknya mengeluarkan ketetapan nomor 55/Pid.Sus -TPK/2017/PN Pal tertanggal 6 Desember tentang pengalihan penahanan terhadap terdakwa Djikra Garontina dari tahanan Kota ke tahanan Rutan mulai hari ini (kemarin) hingga 31 Desember 2017.

"Memerintahkan penuntut umum agar segera melaksanakan penetapan ini," tegasnya.

Diketahui, bahwa Kejari Palu pernah menahan terdakwa Djikra Garontina. Namun tidak lama kemudian terdakwa Djikra Garontina mengajukan permohonan pengalihan penahanan dari Rutan ke tahanan Kota karena alasan kesehatan. Jaksa pun mengabulkan permohonan tersebut hingga dilimpahkan ke Pengadilan, terdakwa Djikra Garontina masih status tahanan Kota. Sedangkan terdakwa Kasrianto tetap ditahan dalam Rutan. Hingga agenda sidang tuntutan, Djikra Garontina tetap sebagai tahanan Kota.

Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palu, Djikra Garontina dan Bendahara KONI Kota Palu, Kasrianto dituntut masing-masing dengan pidana penjara selama lima tahun. Pasalnya, kedua terdakwa itu terbukti secara sah meyakinkan melalukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutannya mengatakan, terdakwa Djikra Garontina dan Kasrianto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Kota Palu tahun tahun 2014/2015 dengan total kerugian negara senilai Rp 837 juta. Sehingga, terdakwa Djikra Garontina dituntut dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda senilai Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan serta membayar uang penganti senilai Rp 287.040.000 subsidair 2 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Kasrianto dituntut dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda senilai Rp100 subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp140.713.563 subsidair 2 tahun penjara.

Salah satu pertimbangan JPU adalah perbuatan kedua terdakwa secara materil mendistribusikan dana hibah dengan sepengetahuan dan persetujuan Ketua Umum (Ketum) KONI Kota Palu, Mulhanan Tombolotutu yang secara formal sebagai penerima dana hibah KONI Kota Palu tahun 2014/2015. Sehingga, dalam tuntutan JPU menyebutkan, bahwa 51 barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini untuk dipergunakan oleh penuntut umum dalam perkara lain.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Palu dalam tuntutannya mengatakan bahwa, pada tahun 2014, KONI Kota Palu mendapat bantuan dana dari Pemerintah Kota Palu berupa dana hibah dengan jumlah senilai Rp 2,7 miliar. Pencairan dana tersebut dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, lima kali pencairan senilai Rp 700 juta, dan tahap kedua, tiga kali pencairan senilai Rp 2 Miliar. Namun dalam pengelolaan dana hibah tersebut, kurang lebih senilai Rp 837 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KONI Kota Palu.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.