Tuesday, 26 September, 2017 - 17:19

Ketua MKKS Soroti Minimnya Penerima KIP di Sulteng

Ketua MKKS SMA Negeri/Swata Sederajat, Syam Zaini. (Foto : Fadel Yalinawa/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com – Sesuai data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 28,3 persen. Padahal, Kemendikbud menargetkan penerimaan KIP di seluruh Indonesia maksimal 30 persen per provinsi.

Demikian dikatakan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri/Swata Sederajat, Syam Zaini di Palu, Kamis 8 September 2016.

“Sementara itu yang jadi pertanyaan, 72 persen penerima KIP itu dikemanakan. Bisa jadi ini bermasalah dari pihak kelurahan, atau di sekolah dan juga bisa jadi di Kemendikbud serta juga pihak Dinas Pendidikan, maka seluruh komponen tersebut harus bersinergi,” kata Syam Zaini.

Syam Zaini mengatakan untuk meminimalisasi hal itu, pihaknya beberapa waktu lalu telah melakukan sosialisasi di tingkat SMA Sederajat dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Swasta se Kota Palu terkait Kartu Indonesia Pintar atau Program Indonesia Pintar.

“Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk mendata sebaik-baiknya, seluruh penerima atau pemegang Kartu Indonesia Pintar di sekolah masing-masing. Sehingga Kepala Sekolah bisa menyampaikan kepada siswa, untuk memperlihatkan KIPnya kepada pihak sekolah dan KIP tersebut di foto copy dan di data oleh operator sekolah di aplikasi Data Pokok Pendidikan Menengah (Dapodikmen),” ungkapnya.

Syamzaini menambahkan pihaknya sering menerima keluhan soal penggunaan nama Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Kami sering mendapatkan keberatan dari pihak orang tua siswa maupun siswa itu sendiri, meraka beranggapan bahwa yang menerima KIP itu adalah siswa yang berprestasi, padahal yang dimaksudkan itu yakni siswa yang tidak mampu atau miskin,” katanya.

“Di era kepimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nama program ini adalah Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan ini sangat jelas. Setelah Joko Widodo menjadi Presiden, nama tersebut berubah menjadi Program Indonesia Pintar, dalam hal ini Kartu Indonesia Pintar (KIP),” ungkapnya.

Syam Zaini mengimbau agar dana KIP digunakan sesuai dengan peruntukkannya.

“KIP harus digunakan sesuai peruntukkan. Jangan siswa yang seharusnya membeli alat perlengkapan sekolah tetapi dana KIP dipakai beli pulsa, bahkan digunakan oleh orang tuanya langsung,” katanya.

Selanjutnya, pendataan penerima KIP harus tepat sasaran.

“Ada juga siswa yang sudah tamat dari sekolah, namanya masih tercantum sebagai penerima KIP,” ungkapnya.
 
Syam meminta pihak kelurahan maupun dari pihak RT/RW se- Kota Palu cermat melakukan seleksi warganya yang berhak menerima KIP. 

“Kriterianya harus jelas, jangan sampai orang tua siswanya ternyata mampu. Kami tidak memiliki kewenangan untuk melihat siswa itu miskin atau kaya, karena kami hanya menerima surat keterangan miskin dari kelurahan. Kami hanya sebatas mendata siswa untuk dimasukkan ke aplikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak kemendikbud,” katanya.

“Kedepan pemerintah harus meninjau kembali pemberian nama KIP ini. Karena tidak cocok dengan visi misi penerbitan KIP. Sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan, agar masyarakat tidak salah paham, bahwa kartu tersebut bukan untuk siswa berpretasi melainkan untuk siswa yang kurang mampu,” tambahnya.


Editor : M Yusuf BJ

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.