Saturday, 25 November, 2017 - 11:37

Ketua Peradi Palu Gugat Sekab Parimo

ILUSTRASI - Logo Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). (Foto : mediamanado.com)

Tak Bayar Jasa Pengacara Rp 190 Juta

Palu, Metrosulawesi.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Palu, Abdurrachman M Kasim, menggugat bekas kliennya Sekretaris Kabupaten Parigi Moutong (Sekab Parimo) Eka Pontoh.

Eka Pontoh digugat karena tidak membayar jasa hukum pengacara saat dia menjalani sidang kasus dugaan korupsi proyek dermaga wisata di Parimo.

Hal tersebut diungkapkan Abdurrachman M Kasim kepada wartawan di Palu, Senin (18/5).

Abdurrachman mengatakan, ia akhirnya menggugat Eka Pontoh karena dinilai ingkar janji dan tidak membayar jasa hukum pengacara. Ia belum membayar sisa biaya operasional dan jasa hukum advokat senilai Rp 190 juta. Selain itu, ganti rugi materil senilai Rp 300 juta, ganti rugi imateril sebesar Rp 1 miliar, dan uang paksa senilai Rp 1 juta.

Ia menuturkan, sekitar bulan September 2014 silam, dirinya dihubungi oleh Eka Pontoh yang intinya meminta untuk didampingi dalam kasus dugaan korupsi yang menimpa dirinya.

Kemudian pada 26 September 2014 terjadilah penandatanganan surat kuasa dan menyepakati perjanjian lisan mengenai biaya operasional dan jasa hukum sebesar Rp 300 juta.

“Ini menjadi kesepakatan bersama penggugat dan tergugat. Namun hingga saat ini belum dilunasi semuanya, makanya saya gugat, dan sudah daftar gugatannya di Pengadilan Negeri Palu,” katanya.

Usai menandatangani surat kuasa, kata Abdurrachman, ia mulai bekerja dengan membuat konsep surat permohonan pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi tahanan kota, termasuk membuat konsep surat jaminan isteri tergugat dan jaminan advokat atau kuasa hukum.

Alhasil, permohonan pengalihan penahanan itu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu. Pada 6 November 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, Eka Pontoh keluar dari Rutan Kelas II A Palu dan kembali ke rumah pribadinya.

“Hingga dia keluar dari Rutan belum ada sedikit pun membayar biaya operasional dan jasa hukum pengacara, alasannya belum punya dana, dan saya maklumi,” katanya.

Pada saat sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, Abdurrachman minta kepada Eka untuk membayar biaya operasional dan jasa hukum. Pada akhir November, tergugat melalui temannya membayar panjar sebesar Rp 110 juta.

“Temannya itu mengatakan sisa biaya sebesar Rp 190 juta akan diserahkan langsung oleh Sekab Parimo itu. Namun sisa utang itu ternyata tidak pernah dilunasi,” katanya.

Karena dinilai tidak mempunyai iktikad baik, maka pada 20 Januari 2015, Abdurrachman membuat surat pencabutan surat kuasa dan dikirimkan ke PN Palu. Ternyata Eka Pontoh menolak surat itu dan memohon agar pengacaranya itu tidak mundur dari kuasa hukum.

Setelah melalui negosiasi, Abdurrachman akhirnya membuat surat pembatalan pencabutan surat kuasa pada 22 Januari 2015. Dalam sidang-sidang berikutnya ia tetap hadir bersama tim kuasa hukum lainnya, yakni Agus Darwis dan Asludin.

Belakangan, karena Eka terus ingkar janji, Abdurrachman mensomasi Eka 20 Maret 2015, namun hasilnya juga tidak ada. Akhirnya ia memasukan gugatan resmi ke PN Palu dan menuntut Eka Pontoh untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 190 juta.

Eka Pontoh sendiri sudah kembali ke Parigi setelah PN Palu menjatuhkan vonis bebas.


Editor : Alfred Lande

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.