Wednesday, 20 June, 2018 - 14:03

Kewenangan Pendamping Desa Lemah

Puji Raharjo. (Foto : Elwin/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Sedikitnya 22 kepala desa maupun aparatur desa sepanjang tahun 2016 harus berurusan dengan kepolisian dan kejaksaan akibat penggunaan dana desa yang dinilai bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Lemahnya pengawasan penganggaran dan pelaporan keuangan dana desa semakin diperparah dengan minimnya kewenangan yang diberikan kepada pendamping desa. Kewenangan pendamping desa tidak sampai menyentuh laporan dan penggunaan anggaran, melainkan sebatas memberi saran dan masukan kepada aparatur desa.

Lemahnya fungsi dan kewenangan pendamping desa ini diakui Tenaga Ahli Madya Pengelolaan Sumber Daya Manusia Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sulawesi Tengah Puji Raharjo di Palu, Selasa 7 Februari 2017.

Kata dia, pendamping desa hanya sebatas memberi masukan kepada kepala desa, selanjutntya tergantung kepala desa mau mengakomodir atau tidak.

“Agak berbeda kewenangan pendamping desa di dana desa dengan kewenangan di pendamping desa di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) lalu, dimana pendamping desa pada PNPM itu sampai mendampingi dananya. Sementara di dana desa fungsi pendamping desa hanya sebatas memberi masukan, tidak menyentuh anggaran,” jelasnya.

Menurutnya, banyak kasus di lapangan aparatur desa kadang tertutup soal anggaran kepada pendamping desa, pendamping desa tidak bisa berbuat apa-apa akibat keterbatasan kewenangan, sehingga bila terjadi permasalahan, pendamping desa tidak bisa melakukan monitoring dan pencegahan pada sistem penganggaran. Hal ini terjadi karena regulasilah yang membatasi ruang gerak pendamping desa.

“Karena kepala desa sebagai pengguna anggaran memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaannya, soal masukan, arahan dan bimbingan dari pendamping desa semua tergantung kepala desa menyikapinya, apakah mau mengikuti atau tidak. Sementara pendamping desa tidak bisa melakukan intervensi,” ujar Puji.

Dengan lemahnya kewenangan pendamping desa dan terbatasnya sumber daya aparatur desa, membuat banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan dana desa. “Tidak heran jika kemudian ada kepala desa atau aparatur desa lainnya yang akhirnya berurusan dengan aparat penegak hukum,” jelasnya.

Puji berharap, kedepan secara regulasi pendamping desa itu diberikan kewenangan lebih maksimal, seperti mendampingi program PNPM.

“Sehingga harapan desa bisa lebih sejahtera dapat terwujud dengan cepat, apalagi tiap tahunnya dana desa selalu mengalami peningkatan signifikan,” katanya.

“Walaupun banyak permasalahan dalam pengelolaan dana desa ini, tetapi ada juga kepala desa yang secara sadar dan transparan mengumumkan program kerja didesanya sehingga seluruh masyarakat mengetahui apa yang akan dikerja dan laporan pertanggungjawabannya jelas,” terang Puji.

Karena minimnya kewenangan pendamping desa, dirinya meminta kepada masyarakat dan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk lebih intens dan berani melaporkan jika aparatur desa terindikasi melakukan pelanggaran dalam pengalolaan dana desa.


Editor : M Yusuf BJ