Saturday, 25 November, 2017 - 11:50

Komisi III Minta Gubernur “Keras” Desak PI 10% ke Pusat

Komisi III DPRD Sulteng mendapat dukungan penuh dari Posko Menangkan Pancasila terkait upaya mendapatkan PI 10%. (Foto : Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Kordinator Posko Menangkan Pancasila, Azman Asgara mendesak pemerintah pusat untuk segera mewujudkan pemenuhan hak Partisipating Interest (PI) 10% terhadap masyarakat Sulawesi Tengah (Sulteng), sebagai wujud keadilan atas pengelolaan sumberdaya alam di lapangan Migas Senorang, Matindok dan Tiaka.

Desakan ini disampaikan Posko Menangkan Pancasila sebagai dukungan terhadap upaya DPRD Sulteng bersama Pemerintah Provinsi Sulteng, yang tengah berjuang mendapatkan PI 10 Persen dari hasil pengolahan gas alam cair di lapangan milik Joint Operating Body  Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB-PMTS) di Kabupaten Banggai.

Desakan tersebut disampaikan jajaran Posko Menangkan Pancasila Sulteng saat mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulteng, Kamis (2/11). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan hasil pertemuan antara Pihak DPRD Provinsi Sulteng dengan Pemprovi Jawa Timur terkait PI  10% disektor Migas.

Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi III Zulfakar Nasir. Dalam pertemuan itu beberapa poin penting dibicarakan dan diulas secara panjang lebar. Diantaranya mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMND) sebagai prasyarat mutlak untuk mendapatkan PI 10%.

“Oleh kerena itu kita akan mempercepat inisiasi Rancangan Perda ini untuk nantinya dibahas dan ditetapkan,” kata Zulfakar.

Ketua Fraksi Demokrat ini menjelaskan Komisi III akan on fire mempercepat pembahasan Raperda tersebut, sebab ini merupakan potensi besar bagi daerah yang hilang percuma sejak Migas diolah.

Dalam waktu dekat komisi III melakukan audiens dengan Gubernur untuk membahas hasil kunjungan komparatif ke Jatim dan sekalian menyampaikan ke Gubernur agar sedikit "keras" di ESDM/SKK Migas untuk mendesak hak PI 10% dengan ketentuan semua syarat-syaratnya dipenuhi, baik Perda maupun penyiapan BUMD. (Selengkapnya di edisi cetak Sabtu, 4 November 2017)

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.