Tuesday, 23 May, 2017 - 05:21

Komnas HAM: Pola Penanganan Terorisme di Sulteng Bisa Timbulkan Antipati pada Polisi

BERI KETERANGAN - Kapolda Sulteng, Brigjen (Pol) Rudi Sufahriadi saat merilis sembilan terduga teroris kepada wartawan di Mapolres Poso, Minggu 12 Maret. (Foto : Wawan/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah Dedi Askary angkat bicara soal pola penanganan kasus terorisme oleh kepolisian, khususnya Densus 88 di Sulawesi Tengah.

Menurutnya, cara-cara kekerasan dalam penangkapan terduga kasus terorisme di Sulteng bisa menimbulkan antipati dari masyarakat dan bahkan semakin suburnya kelompok radikal.

Dia mencontohkan kasus terbaru pada penangkapan sembilan terduga teroris di Tolitoli dan Parigi Moutong yang kemudian menimbulkan reaksi dari sekelompok masyarakat di Parigi Moutong. Puluhan warga berdemo di Polres Parigi Moutong, Senin 13 Maret 2017.

“Sangat disayangkan, terhadap salah seorang yang ditangkap di Parigi dimana pada saat ditangkap dalam posisi mengendara kendaraan kemudian diseruduk dari belakang kemudian dilakukan penangkapan. Hal-hal yang seperti itu selalu kita ingatkan ke Densus,” kata Dedi Askary kepada Metrosulawesi, baru-baru ini.

Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Tengah yang juga Penanggung Jawab Operasi Tinombala 2017, Brigjen (Pol) Rudi Sufahriadi mengatakan, sembilan warga yang ditangkap pihak Densus 88 pada tanggal Kamis 9 Maret 2017 dan Jumat 10 Maret 2017 lalu merupakan kelompok yang telah berafiliasi ke Jaringan Islami State Irak Suriah (ISIS).

“Mereka adalah orang-orang yang telah membaitkan diri kepada ISIS melalui salah seorang ustad bernama Basir yang berkedudukan di Makassar,” terang Rudi Sufahriadi kepada sejumlah awak media di Mapolres Poso, Minggu 12 Maret 2017.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan pihak Densus 88, ketiga orang yang ditangkap di Parigi Moutong telah berencana melakukan penyerangan terhadap pihak kepolisin di Kabupaten Parigi Moutong.

Adapun enam orang yang ditangkap di wilayah Kabupaten Tolitoli, keterlibatannya adalah mengetahui aksi rencana penyerangan markas kepolisian yang akan dilakukan di wilayah Parigi serta mengetahui aksi kejahatan penyerangan lainnya yang akan dilakukan di Markas Brimob dan Markas TNI yang ada di Kabupaten Tolitoli.

“Aksi yang direncanakan berupa aksi pengeboman pada masing masing markas aparat keamanan yang di wilayah Parigi Moutong dan Tolitoli,” jelasnya Kapolda.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah mengatakan, “Katakanlah mereka adalah orang yang berhadapan dengan hukum yang patut diwaspadai, tetapi kan tidak mesti harus dengan cara-cara seperti itu apalagi misalnya dalam posisi kendaraan motor dipantau tidak bawa senjata, ngapain harus diseruduk.”

Menurut Dedi yang alumni FAkultas Hukum Universitas Tadulako Palu hal ini soal mendasar terkait praktik-praktik Densus 88 dalam memberantas teroris yang cenderung atau mengedepankan bendera atau simbol.

“Dengan uniform lengkap, senjata lengkap, sampai melakukan tindakan seperti itu. Praktik seperti itu akan menimbulkan antipati dari masyarakat. Mereka mungkin lupa dan harus kita ingatkan bahwa mereka adalah polisi juga,” kata aktivis 98’ ini.

“Okelah, ini extraordinary crime (kejahatan luar biasa) tapi tidak serta merta praktik kesewenang-wenangan itu menjadi legal dilakukan,” sesalnya.

Menurut Dedi Askary tindakan itu juga pada akhirnya berpotensi menimbulkan antipati dari masyarakat yang berujung pada munculnya sel baru.

“Dimulai dari rasa dendam atas praktik yang dilakukan terhadap para terduga teroris secara tidak manusiawi seperti itu,” katanya.

Selain itu, kata dia memunculkan antipati dan rasa dendam bagi keluarga. Pilihannya mereka mencari jalan lain, bisa jadi bergabung pada kelompok yang selama ini menaruh simpatik terhadap perjuangan atau apa yang mereka alami.

“Mereka sangat mudah terpengaruh baik karena kondisi kejiwaan mereka, model pendekatan jejaring ini terhadap korban dan keluarga korban,” kata Dedi Askary yang pernah bersama LPS-HAM Sulteng melakukan advokasi dan pendampingan korban Konflik Poso tahun 2001-2004.

Dia menyarankan, jalan lain yang lebih bermartabat di antaranya memutus mata rantai terhadap kemungkinan berkembangnya paham radikal atau paham yang dianut oleh teroris melalui penggalangan, melalui memberdayaan entah ekonomi, dan sumber daya manusia.

“Kemudian, melalui bantuan atau juga penataan lingkungan pemukiman setempat dimana pihak-pihak yang diduga kuat telah terkontaminasi dengan jejaring ini sehingga keinginan untuk bergabung menjadi terhenti. Paling tidak, mereka akan memandang bahwa negara dalam hal ini Densus tidak semata-mata dengan metode tindak kekerasan,” jelasnya.

Ke depan Dedi berharap semua kelembagaan membangun sinergitas hingga kerja-kerja di lapangan.

“Misalnya BNPT punya program pencegahan, punya program deradikalisasi bagaimana resources yang ada di BNPT bisa dikerjasamakan dengan kepolisian sampai ke sektor terkecil,” katanya.

52 Kasus, Polri Terbanyak Diadukan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah mencatat, sepanjang tahun 2016, telah menerima pengaduan sebanyak 52 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 13,04 persen dari tahun 2015, yaitu dari 46 pengaduan.

Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah Dedi Askary dalam laporannya mengungkapkan, dari 52 kasus yang diadukan atau dilaporkan tersebut, kasus hak memperoleh keadilan mendominasi sebanyak 28 kasus.

Kemudian hak atas kesejahteraan 14 kasus, hak atas rasa aman (3), hak wanita (1), hak anak (1), hak untuk hidup (1) dan hak atas kebebasan pribadi (1). Selain itu, ada pula tiga pengaduan yang tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM (Non HAM).

Terungkap juga bahwa pada tahun 2016 pihak yang paling banyak diadukan adalah institusi kepolisian yakni sebanyak 26 kasus. Kemudian pemerintah daerah 6 kasus, lembaga pendidikan (4), BUMN/BUMD (4), lembaga peradilan (3),  kejaksaan (3), korporasi (3), lembaga negara (non kementerian) 1 kasus, TNI (1),  lembaga pemasyarakatan/Rutan (1), dan lembaga pelayanan kesehatan 1 kasus.

Adapun wilayah pengaduan terbanyak dari Kota Palu sebanyak 21 kasus. Selanjutnya, Kabupaten Donggala 6 kasus, Sigi (6), Parigi Moutong (6), Poso (5), Banggai (3), Tolitoli (2), Tojo Unauna (1), Morowali Utara (1), serta Banggai (1). Sedangkan untuk wilayah di luar Sulawesi Tengah, yakni wilayah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 1 kasus.

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.