Monday, 20 August, 2018 - 11:47

Konflik Tapal Batas Sulbar-Sulteng, Gubernur Didesak Ambil Upaya Hukum

Muh Masykur. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Konflik tapal batas di Kecamatan Rio Pakava dan Pasang Kayu, Kabupaten Donggala, akhirnya pecah di Desa Bonemarawa dan Mbulawa. Akibatnya, 4 pondok dan 1 hand tracktor dibakar warga di Desa Bonemarawa. Konflik ini dipicu karena persoalan lahan sawah.

Konflik tapal batas ini sudah tahunan disuarakan warga, namun tak kunjung ditangani serius oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Menyikapi persoalan tersebut, Muh. Masykur, Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulteng, sangat menyayangkan terjadinya bentrok ini.

"Semestinya konflik ini bisa diselesaikan jika Pemda, baik Pemda Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat turun langsung menyelesaikan kasus tersebut".

Apalagi, berbagai upaya telah dilakukan oleh warga untuk mendesak adanya respon dan tindaklanjut dari Pemda, baik Pemda  Donggala maupun Mamuju Utara.

Namun upaya-upaya tersebut tidak menemukan solusi kongkrit. Sehingga terkesan seolah ada pembiaran dalam berlarut-larutnya konflik ini.

Apalagi, potensi konflik sudah diberitakan di banyak media, baik cetak maupun online. Sehingga pihaknya menyakini Pemda sudah mengetahui benar kronologi dan duduk kasus di sana.

"Namun ya, seperti yang kita saksikan bersama, karena lambannya respon kongkrit atas kasus tersebut, sehingga terjadi apa yang kita kuatirkan selama ini. Kasus itu seperti "bara api dalam sekam"," urai Masykur belum lama ini.   

Oleh karena itu, Masykur mendesak kepada Gubernur Sulteng segera melakukan langkah-langkah cepat  duduk bersama dengan Gubernur Sulbar, untuk menentukan tapal batas wilayah Sulteng dan Sulbar.

Terkait penyerobotan 30 ha lahan sawah di Desa Bonemarawa oleh Pemda Sulbar melalui Pemda Kabupaten Mamuju Utara, pihaknya mendesak Gubernur Sulteng untuk melakukan langkah-langkah hukum.

Sebelumnya Masykur sudah menyampaikan perihal potensi terjadinya  konflik tapal batas ini saat pertemuan bersama kelompok tani di Desa Rio Mukti (20/9/2016), seperti dilansir di media cetak dan online.