Monday, 26 June, 2017 - 08:17

Kongres PMII: Perbedaan Jangan Dijadikan Konflik

Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin saat menjadi pemateri pada sarasehan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Aula Asrama Haji pada Senin, 15 Mei 2017. (Foto : Surahmanto Sukirman/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan kampus tidak boleh menjadi basis gerakan radikalisme.

“Kampus harus steril dari ideologi serta gerakan yang dapat memecah belah bangsa ini. Saat ini negara kita sudah tuntas tentang perbedaan, khebinekaan sudah mejadi perwakilan untuk menyatukan perbedaan di Indonesia,” katanya, saat menjadi pemateri pada sarasehan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Aula Asrama Haji pada Senin, 15 Mei 2017.

“Kita tidak boleh bertindak ekstrim kepada mereka yang kita anggap ekstrim. Mari saling menghargai perbedaan pendapat serta nilai masing-masing kita miliki,” sambungnya.

Kegiatan sarasehan yang dilaksanakan PMII itu bertemakan “Deradikalisme Agama di Kampus Sebagai Komitmen Konsensus Bernegara” dihadiri lebih dari 500 kader PMII yang datang ke Kota Palu untuk melaksanakan kongres.

Menag berharap, agar kader PMII harus menjadi salah satu organisasi yang menjaga kebinekaan serta kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saat ini ada banyak persoalan yang dikaitkan dengan agama. Kita harus bersepakat bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk. Persoalan penerapan nilai agama di Indonesia berbeda dengan negara lain, sehingga perbedaan jangan dijadikan sebagai konflik,” katanya.

Terkait sejumlah kasus, Menag meminta agar dipercayakan kepada proses hukum. Tidak boleh serta merta apa yang disuka dan apa tidak disuka menjadikan merasa paling benar.

Saat disinggung soal pembubaran HTI, Menag menjelaskan bahwa nilai pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah bukan melihat dari segi dakwah.

“Yang kita lihat adalah gerakan politiknya. Ada upaya untuk mengubah dasar negara kita yang sudah kita sepakati bersama. Sehingga pemerintah melihat dari sisi politik, bukan dari sisi dakwah,” katanya.

Menag menilai keputusan vonis 2 tahun terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak boleh direspons berlebihan. Massa kontra dan pro Ahok harus menghormati keputusan majelis hakim. Persaudaraan sebangsa harus dijaga.

"Saya tetap berpandangan bahwa ada yang senang dengan keputusan kemarin, ada juga yang sedih. Keputusan hukum tidak selalu menyenangkan semua orang, pasti ada yang sedih, ada yang senang. Kalau senang sudahlah jangan senang berlebihan, dan jangan sedih berlebihan yang sama-sama menunggu keputusan hukum. Persaudaraan kita sebangsa tidak selalu terkait masalah ini," kata Lukman.

Namun menurut Lukman berbeda pandangan keputusan tersebut sangat wajar. Akan tetapi, kasus penodaan agama harus dibawa pengadilan agar bisa diselesaikan. "Tentu kita berbeda pendapat tergantung dari perspektif mana kita melihat. Politik, ekonomi, budaya, agama tidak terhindarkan, belum lagi kepentingan di balik masalah itu. Saya katakan bahwa mari kita sepakat untuk menyelesaikan cara pandang kita melihat ini kepada hukum. Sebagai masyarakat yang beradab secara santun menyelesaikan sengketa di antara kita tidak menggunakan otot tapi hukum," ujar Lukman.

"Ini proses sedang berlangsung dan memiliki kekuatan hukum tetap karena ada banding kita tunggu saja karenanya dalam rangka menunggu keputusan hukum apapun keputusannya maka mari masing-masing kita bisa mengendalikan diri agar tidak menimbulkan persoalan," imbuh dia.

Selain itu, menurut dia, pemerintah juga sedang menghadapi organisasi masyarakat yang anti Pancasila. Namun pemerintah akan menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan ormas anti Pancasila.

"Pemerintah tidak akan melakukan tindakan represif. Inilah yang sekarang terjadi misalnya ke HTI, pemerintah sadar betul untuk menempuh jalur hukum. Yang dilarang gerakan kampanyenya mengajak orang lain untuk mengganti dasar negara," tutup Lukman. (man/ant)


Editor : Udin Salim
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.