Monday, 28 May, 2018 - 03:18

Korupsi Kas Daerah Buol Kerugian Negara Rp 2,3 Miliar

Palu, Metrosulawesi.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mendakwa Agus Salim Batalipu dan terdakwa Nur Aida telah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana panjar kas daerah Kabupaten Buol tahun 2010.

Terdakwa Agus Salim Batalipu adalah mantan Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Buol. Sedangkan Nur Air adalah Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kabupaten Buol tahun 2010.

Dakwaan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di hadapan Majelis Hakim dan terdakwa serta penasihat hukum terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu, Kamis (5/11/2015).

Dalam dakwaan itu menjelaskan, kedua terdakwa bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dana panjar kas daerah Kabupaten Buol tahun 2010 yang mengakibatkan terjadi kerugian negara senilai Rp 2,3 miliar atau tepatnya Rp 2.378.359.300.

Perbuatan kedua terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Amran Batalipu

Dalam dakwaan dikemukakan, bahwa pada 2010, terdakwa Nur Aida menjabat KBUD Kabupaten Buol dan terdakwa Agus Salim Batalipu menjabat Kepala Dinas (PPKAD) sekaligus Bendahara Umum Daerah serta saksi Amran Batalipu menjabat Bupati Buol.

Mereka melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mencairkan dana yang tidak dianggarkan dalam APBD tahun 2010 dan pencairannya tidak melalui mekanisme pengajuan SPP, SPM dan SP2D, dan dalam penyebutannya diistilahkan sebagai panjar kas.

Dijelaskan bahwa, untuk mendapatkan panjar kas, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepada saksi Amran Batalipu selaku pengguna keuangan daerah. Setelah disetujui, selanjutnya pimpinan SKPD atau pihak ketiga menghadap kepada terdakwa Agus Salim Batalipu selaku Bendahara Umum Daerah untuk pencairan dana dari kas daerah.

Selanjutnya terdakwa Agus Salim Batalipu meneruskan permohonan tersebut kepada Nur Aida selaku KBUD untuk memproses permintaan peminjaman dana (panjar kas) guna pencairan dana dari kas daerah Kabupaten Buol.

Selanjutnya terdakwa Nur Aida menerbitkan cheq yang ditandatangani oleh terdakwa Agus Salim Batalipu, kemudian terdakwa Nur Aida mencairkan dana panjar kas tersebut kepada yang mengajukan permohonan panjar kas.

Panjar kas yang dicairkan dari kas daerah Kabupaten Buol selama tahun 2010 adalah senilai Rp 32 miliar atau Rp 32.244.275.307. Namun, sebagian telah dikembalikanke kas daerah oleh yang menerima panjar kas tersebut, dan tersisa senilai Rp 6 miliar atau Rp 6.159.565.060.

Dari Rp 6 miliar itu terdapat lagi pengembalian ke kas daerah senilai Rp 3.781.205.760. sehingga, sisa panjar kas yang belum disetor  ke kas daerah Kabupaten Buol adalah senilai Rp 2.378.359.300.
Adapun rinciannya panjar kas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol senilai Rp 823.000.000 yang terima oleh Mansur As Mangge, dan panjar kas pada Dinas PPKAD Kabupaten Buol senilai Rp 1.555.359.300.

Sehingga, dalam dakwaan JPU sangat jelas menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa Agus Salim Batalipu, terdakwa Nur Aida dan saksi Amran Batalipu merugikan keuangan negara senilai Rp 2.378.359.300.