Monday, 23 April, 2018 - 13:26

Korupsi MCK, Bendahara Pengeluaran Divonis 2 Tahun Penjara

Palu, Metrosulawesi.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Jasman Pelanakan dengan pidana penjara selama 2 tahun. Putusan Majelis Hakim sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan (PUP) Kabupaten Banggai Laut (Balut) itu terbukti telah melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah  dan ditambah dengan  UU nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

Putusan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu, Kamis, 1 Maret 2018.

Majelis Hakim Ketua, Elvin Adrian yang didampingi Darmansyah dan Jult Mandapot masing-masing hakim anggota dalam putusannya mengatakan, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Jasman Pelanakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana pekerjaan MCK di Desa Mansalean Kecamatan Labobo dan pekerjaan MCK di Desa Pasir Putih Kecamatan Banggai Kabupaten Balut tahun 2015.

Sehingga, terdakwa Jasman Pelanakan divonis dengan pidana penjara selama 2 tahun, dan denda senilai Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp198 juta subsidair 3 bulan penjara. Terdakwa Jasman Pelanakan dibebankan membayar uang penganti senilai 198 juta karena sebagian dari kerugian negara telah dikembalikan senilai Rp198 juga.

Bahwasannya, terdakwa Jasman Pelanakan telah terbukti melakukan korupsi dana pekerjaan MCK di Desa Mansalean Kecamatan Labobo dan pekerjaan MCK di Desa Pasir Putih Kecamatan Banggai Kabupaten Balut tahun 2015. Perbuatan terdakwa Jasman mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp 360 juta.

"Barang bukti (Babuk) dalam perkara ini dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain," ujarnya.

Usai membacakan putusan, Majelis Hakim Ketua, Elvin Adrian yang didampingi Darmansyah dan Jult Mandapot masing-masing Hakim anggota mengatakan, baik terdakwa maupun JPU mempunyai hak yang sama untuk menerima atau pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum lain terhadap putusan ini. 


Editor: Syamsu Rizal