Sunday, 17 December, 2017 - 16:21

KPID SULTENG REFLEKSI AKHIR TAHUN - 201 Lembaga Penyiaran di Sulteng Tak Berizin

Komisioner KPID memberikan keterangan pers kepada awak media di kantor KPID Sulteng, Rabu (16/12/2015). (Foto : Metrosulawesi/Tahmil Burhanudin Hasan)

Palu, Metrosulawesi.com - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Lembaga Terkait “Refleksi Akhir Tahun”, di Kantor KPID Sulawesi Tengah, Jalan Tanjung Api, Palu, Rabu (16/12/2015).

Dalam kegiatan tersebut dibahas berbagai permasalahan dan solusi yang harus dilakukan terhadap pelanggaran lembaga penyiaran di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil pantauan KPID Sulawesi Tengah, setidaknya ada 201 lembaga penyiaran yang tidak mengantongi izin di daerah ini. Terdiri dari 190 lembaga penyiaran TV berlangganan (TV kabel) dan 11 radio.

Ketua KPID Sulawesi Tengah, Andi Madukelleng mengungkapkan, hasil pantauan KPID Sulawesi Tengah secara umum, menunjukan tingkat kesadaran lembaga penyiaran akan kepatuhan terhadap peraturan penyiaran (P3SPS) Pedoman Perilaku Penyiaran dan Program Standar Siaran, sehingga angka pelanggaran dari tahun ke tahun terus menurun.

Adapun klafikasi pelanggaran yang masih sering dilakukan oleh lembaga penyiaran yakni perihal teknis.

“Jenis pelanggarannya berupa klasifikasi acara, tidak mencantumkan sensor, masih ada film-film kekerasan, dan masih biasa ditemukan film-film pornografi. Dan untuk iklan lebih banyak pada kata superlatif,” jelas Andi Madukelleng, Rabu (16/12/2015).

Sementara itu, untuk lembaga penyiaran yang tercatat telah mengantongi izin (EDP, IPP Prinsip dan IPP Tetap) di KPID Sulawesi Tengah sebanyak 68 lembaga penyiaran, dengan klasifikasi radio swasta sebanyak 27, radio komunitas 7 dan radio publik 5 dan televisi lokal 7, televisi nasional berjaringan 12 dan tv kabel 10.

“TV nasional berjaringan ini yang harus menyiarkan konten lokal 10 persen dari durasi siaran,” ungkap komisioner KPID, Indra Yosvidar.

“Yang tidak berizin 190 buah TV kabel berlangganan dan 11 buah radio swasta,” katanya.

Stasiun televisi nasional yang membuka jaringan di tingkat lokal (lokal berjaringan) belum memenuhi konten lokal sebesar 10 persen seperti yang disyaratkan dalam undang-undang penyiaran.

"Tayangannya juga hanya itu-itu saja yang disiarkan berulang-ulang," kata Komisioner KPID, Mahfud Kambay menambahkan.

Sementara itu, untuk terus meminimalisir pelanggaran oleh lembaga penyiaran KPID melakukan pendekatan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan lembaga penyiaran.

“Semua kegiatan KPID Sulawesi Tengah berkaitan dengan tugas pokok yang diamanatkan oleh UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dilakukan dengan pendekatan persuasive,” ungkap Andi Madukelleng.

“Pelanggaran yang dilakukan oleh rekan-rekan lembaga penytiaran radio dan televisi sampai saat ini belum satupun kami berikan surat teguran, jika ada surat kami itu dalam bentuk penyampaian hasil pantauan,” jelasnya.

Adapun tindakan yang dilakukan KPID atas pelanggaran lembaga penyiaran yakni dengan memanggil lembaga penyiaran untuk mendiskusikan hasil pantauan, menyampaikan pantauan secara tertulis dan mendatangi kantor lembaga penyiaran untuk berdiskusi dan membicarakan permasalahan.

“Dan kalau pun ada pelanggaran, dan harus diberhentikan, yang diberhentikan itu bukan hak siarnya tapi programnya,” kata Indra.

Hingga saat ini, KPID mengakui bahwa pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok KPID masih sangat rendah, “Pemahaman masyarakat dan lembaga penyiaran mengenai mekanisme perizinan masih rendah. Banyak lembaga penyiaran yang tidak berizin,” ungkap Andi Madukelleng menjelaskan permasalahan yang dihadapi KPID.

Sehingga pihaknya gencar melakukan literasi media di semua segmen masyarakat, melakukan rapat koordinator, bekerjasama dengan sejumlah lembaga penyiaran dan sejumlah pihak terkait seperti Kepolisian dan KNPI.

Pelanggaran di pilkada

Sementara itu, KPID Sulawesi Tengah mengakui selama pilkada berlangsung tidak ditemukan adanya pelanggaran pemberitaan maupun kampanye calon kepala daerah oleh lembaga penyiaran di Sulawesi Tengah.

Andi Madukelleng mengatakan pihaknya hanya menemukan beberapa kekurangan berupa teknis iklan kampanye antara lain calon Wali Kota Palu nomor urut 2 yang teat menyampaikan iklan kampanyenya pada lembaga penyiaran.

Sama halnya dengan  salah satu calon Bupati Sigi. Calon Bupati nomor urut 1 dan 2 di Sigi juga terlambat memasukkan iklan kampanyenya.

"Secara umum tidak ada pelanggaran mendasar baik berita maupun iklan kampanye," ungkap Andi Maddukelleng.

"Ini terkait teknis tim sukses," katanya.

"Berapa kali kami rapat koordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam memantau kampanye di lembaga penyiaran," katanya.

Andi mengatakan pada pelaksanaan debat publik calon kepala daerah terdapat kesalahan teknis seperti tidak jelasnya suara yang disiarkan melalui televisi. Terkait hal itu, KPID juga telah memanggil TVRI dan RRI membicarakan hal tersebut karena dua lembaga itulah yang menyiarkan debat publik calon kepala daerah.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.