Monday, 23 July, 2018 - 14:14

KPK Ingatkan Kepala Daerah Sulteng

Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan didampingi Gubernur Sulteng H Longki Djanggola dan Kapolda Brigjen Rudy Sufahriadi saat memberikan keterangan ke sejumlah awak media  di Ruang Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Kamis, 13 April 2017. (Foto : Michael Simanjuntak/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah se Sulawesi Tengah agar tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan masyarakat, baik kepada gubernur, para bupati dan wali kota.

"Perlu saya ingatkan kepada bapak/ibu para kepala daerah yang telah diberi amanah dari masyarakat memimpin, janganlah disalahgunakan dengan melakukan korupsi," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat menghadiri peluncuran aplikasi e-Siidat, e-Samsat dan e-Kaledo’S di Ruang Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Kamis, 13 April 2017.

Selain mengingatkan agar tidak melakukan korupsi, Wakil Ketua KPK juga ingatkan gubernur, bupati dan walikota tidak terlibat dalam jual beli jabatan seperti yang marak terjadi disejumlah daerah lain.

“Ini perlu saya informasikan kepada bapak/ibu para gubernur, bupati dan wali kota karena akhir-akhir ini banyak terjadi transaksi jual beli jabatan. Saya harap di Sulawesi Tengah jangan sampai terjadi hal seperti itu,” pinta Basaria dihadapan gubernur, walikota dan para bupati yang menghadiri kegiatan tersebut.

Basaria dalam kesempatan ini juga tidak lupa meminta kepala daerah Sulteng agar tidak melakukan dinasti kekuasaan. Dia memastikan, apabila ada diketahui dinasti kekuasaan, akan menjadi atensi khusus dari lembaga anti rasuah itu.

“Saya ingin katakan apabila ada dinasti kekuasaan akan menjadi atensi KPK. Memang pada dasarnya tidak ada msalah kalau yang bersangkutan memiliki kompetensi untuk jabatan yang diemban,” tuturnya.

Di sisi lain, KPK juga mendorong para kepala daerah memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara berkala. Hal itu ditegaskan Basaria karena melihat kesadaran para kepala daerah atau pejabat terhadap LHKPN.

“Saat ini ada sekitar 50 persen pejabat/kepala daerah yang belum memasukkan LHKPN. Padahal dengan berbagai kemudahan layanan online untuk LHKPN sudah seharusnya semua mealporkan. Olehnya saya tidak ingin ada alasan untuk tdk melaporkan LHKPN lagi,” tandas Basaria.


Editor : Udin Salim

Tags: