Thursday, 20 September, 2018 - 02:29

KPK Sebut 18 Temuan di Parigi dan Touna

Wakil Ketua KPK, Zulkarnain. (Foto : tribunnews)

Palu, Metrosulawesi.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain mengungkapkan, terdapat 18 temuan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan di dua kabupaten yakni Parigi Moutong dan Tojo Unauna.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulkarnain seusai Seminar dan Lokakarya Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi, di kantor Gubernur Sulteng, Rabu (11/11/2015).

KPK bekerja sama dengan BPKP terkait upaya pencegakan tindak pidana korupsi. Korsupgah tahun ini merupakan tahun ke empat sejak dilaksanakan tahun 2012.

Dia mengatakan, pengamatan tahun ini diadakan di dua daerah yakni Kabupaten Parigi Moutong dan Tojo Unauna. Dia menjelaskan, ada tiga hal yang menjadi fokus dan temuan yakni bidang APBD yang terkait dengan bantuan sosial dan hibah di dua kabupaten tersebut.

“Kalau tidak salah tujuh temuan soal itu (bansos dan hibah),” ungkap Zulkarnain.

Fokus kedua, kata dia adalah soal penerimaan daerah yang seharusnya dimanfatkan untuk membangun daerah justru menjadi temuan atau tidak sesuai dengan aturan.

Selanjutnya, ketiga soal pengadaan barang dan jasa.

“Semua di tiga bidang ada 18 temuan,” kata Zulkarnain.

Dia mencontohkan, bantuan sosial dan hibah seharusnya dari awal direncanakan secara baik. Namun yang terjadi bantuan sosial dibuat dalam bentuk belanja modal, padahal menurutnya tidak termasuk belanja modal.

“Dari temuan itu ada juga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Uangnya keluar, tidak ada barang,” bebernya.

Selain itu, ada pula yang membelanjakan APBD tiak sesuai dengan standar operasional prosedur.

“Ada juga yang SOP-nya tidak ada,” katanya.

Dia menambahkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tidak boleh membuat lalai pemerintah daerah.

“Harus sadar jangan lalai. BPK melakukan pemeriksaan sistem sampel,” katanya.

Namun, Zulkarnain tidak merinci lebih jauh 18 temuan yang dimaksudkan. Atas temuan-temuan tersebut, KPK dan BPKP hanya memberikan rekomendasi untuk dibenani. Bukan hanya Parigi Moutong dan Tojo Unauna, namun seluruh kabupaten kota se Sulteng.

Seminar dan Lokakarya Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi sengaja menghadirkan inspektorat dan kepala daerah se Sulteng. 

“Dengan maksud temuan-temuan yang dilakukan (di Parigi dan Touna) mungkin di daerahnya (yang lain) ada temuan yang sama supaya sharing agar memperbaiki,” katanya.

Zulkarnain berharap akademisi, media, dan masyarakat sipil memberikan kontrol atas belanja keuangan di daerah. Pemerintah daerah harus menerapkan prinsip keterbukaan agar masyarakat mengawasinya.

“Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi,” katanya.

Bangun Integritas

Wakil Ketua KPK Zulkarnain meminta para kepala daerah untuk terus membangun integritas dalam pengelolaan keuangan, aset dan kekayaan negara/daerah serta sumber daya alam yang dimiliki.

"Pemberantasan korupsi lewat pembangunan integritas harus terus didorong," katanya saat memberikan pengarahan pada seminar dan lokakarya Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi di Palu, Rabu.

Semiloka Korsupgah Korupsi yang digelar KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini diikuti Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Wagub Sudarto, Kepala Inspektorat Provinsi Sulteng serta para bupati dan Kepala Inspektorat kabupaten/kota se-Sulteng.

Menurut Zulkarnain, korupsi di Indonesia masih tinggi. Kalau tidak tinggi, maka kesejahteraan pegawai dan masyarakat sebenarnya tidak berat dan sulit untuk diperbaiki.

Ia memberi contoh, ketika KPK gencar menangani pemberantasan korupsi di sektor pertambangan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan langsung melonjak sebesar Rp10 triliun hanya dalam tempo setahun.

"Ini karena banyak sumber-sumber pendapatan negara di sektor pertambangan yang seharusnya masuk kas negara tetapi tidak disetorkan ke kas negara selama ini, berhasil kita temukan dan realisasikan," ujarnya.

Karena itu, katanya, dalam program pemberantasan korupsi ke depan, KPK akan terus mengedepankan upaya pencegahan. Karena itu, tahun 2015 ini, KPK fokus pada pelaksanaan APBD yang baik, transparan dan akuntabel.

KPK, katanya, aktif untuk mengasistensi jajaran pemerintah daerah dalam menyusun APBD terutama terkait perencanaan, penganggaran dan pengesahan.

Ia menyebutkan bahwa selama ini masih ada permintaan tertentu untuk pengesahan APBD oleh legislatif, dan ini diperparah dengan tidak percaya dirinya kepala daerah karena APBD yang disusunnya memang tidak bagus, tidak riil, dan ada penggelembungan sehingga terjadilah "nego" (proses negosiasi) untuk mengesahkan APBD antara legislatif dan eksekutif.

"Ini tidak boleh terjadi lagi ke depan. Kasus yang menimpa Gubernur Sumatera Utara jangan terulang. Kejadian yang sama di daerah itu terulang terus karena tidak ada kemauan untuk memperbaiki diri, sistem dan mekanisme agar sesuai ketentuan," ujarnya.

Sementara Kepala BPKP Pusat Ardan Adiperdana dalam sambutan tertulisnya menyoroti masih banyaknya daerah yang terlambat dalam menetapkan APBD yang menyebabkan tujuan pembangunan banyak tidak tercapai.

Pada 2015 misalnya, dari 542 pemerintah daerah di Indonesia, ada 80 pemda yang terlambat menetapkan APBD. APBD 2015 seharusnya sudah ditetapkan pada akhir tahun 2014, tetapi banyak yang baru menetapkannya pada 2015.

Karena itu, katanya, BPKP selalu siap untuk membantu daerah-daerah dalam menyusun APBD agar sesuai dengan ketentuan dan penetapannya tidak terlambat sehingga pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai yang direncanakan dalam APBD. (zal/ant)

Tags: