Friday, 22 June, 2018 - 15:14

KPK Sebut Sulteng Daerah Rawan Korupsi, Gubernur Longki: Biasa-biasa Saja

Longki Djanggola. (Foto : Dok Metrosulawesi)

KPK SEBUT 10 DAERAH INI RAWAN KORUPSI:
  • Aceh
  • Papua
  • Papua Barat
  • Riau
  • Banten
  • Sumatera Utara
  • Bengkulu
  • Jawa Tengah
  • Nusa Tenggara Timur
  • Sulawesi Tengah

Palu, Metrosulawesi.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menyatakan ada 10 daerah yang rawan adanya tindak pidana korupsi dan menjadi prioritas pengawasan.

Di antaranya yaitu Aceh, Papua, Papua Barat, dan Riau. Selain itu, Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah (Sulteng). Daerah itu dianggap rawan korupsi karena memiliki anggaran daerah otonomi khusus yang besar.

"Apalagi daerah tersebut pernah dipimpin kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi," kata Saut seperti yang diberitakan Tempo.co, Minggu, 11 Juni 2017.

Saut menjelaskan, adanya daerah yang disebut prioritas adalah sebagai upaya membantu pemerintah daerah agar tidak terperosok dalam kubangan sama. Sebab, ia menilai potensi korupsi berputar pada pusaran yang sama, yaitu para penyelenggara negara.
Meski begitu, Saut menyatakan, bukan berarti lembaga antirasuah itu melonggarkan pengawasan terhadap daerah lain.

"KPK akan tetap memantau dari Aceh sampai Papua," kata dia.

Saut Situmorang mengatakan, selama KPK memiliki cukup bukti, maka penindakan akan tegas dilakukan. Termasuk, apapun badan trias politiknya.

Gubernur Sulteng H Longki Djanggola menanggapi hal ini menganggap pernyataan Wakil Ketua KPK Saut, tidak berdasar.

“Biasa-biasa saja. Kalau saya baca komentarnya tersebut sepertinya tidak konek statemennya, karena Sulteng tidak ada dana operasional khusus saperti di Papua dan Aceh. Mustinya anda tanya sama beliau dimana dan siapa yang diduga melakukan korupsi itu???,” ujarnya via WhatsApp, Minggu, 11 Juni 2017.

Gubernur mengatakan tuduhan serupa bukan pertamakali dialamatkan kepada daerah yang dipimpinnya untuk kali kedua itu.

“Maaf yah kayaknya berita ini juga sudah usang karena berita yang diulang-ulang beberapa waktu lalu juga ada berita saperti ini TPU sampe hari ini tidak juga kok apa-apa di Sulteng,” tutur Longki. (mic)

Ahmad Ali: Ini Peringatan

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Ali, pernyataan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang sebaiknya direspons sebagai sebuah peringatan dalam menggunakan kewenangan di Sulteng.

Dihubungi melalui sambungan telepon, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sulawesi Tengah ini mengatakan belum diketahui apa indikator yang digunakan KPK sehingga 10 daerah termasuk Sulteng disebut sebagai daerah yang rawan korupsi.

“Tapi, bisa saja karena melihat potensi sumber daya alam di Sulteng. Di situ rawan terjadi korupsi,” kata Ahmad Ali, Sabtu 11 Juni 2017, malam.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam memang rawan terjadi tindak pidana korupsi, misalnya penyalahgunaan perizinan. Namun, hal itu juga harus diklarifikasi oleh KPK mengenai indikator-indikator tersebut.

“KPK mempunyai kompetensi mengenai indikator-indikator (disebut rawan). Mungkin karena banyak sumber daya alam di Sulteng kemudian rawan penyalahgunaan pada perizinan,” ujarnya.

Namun, pada sisi lain pernyataan Saut Situmorang sekaligus menjadi peringatan bagi semua pihak di Sulteng agar berhati-hati dalam menggunakan kewenangan karena sudah menjadi prioritas pengawasan dari KPK.

“Jangan galau dan gusar. Tidak perlu saling menuding karena ini adalah peringatan bagi kita semua, termasuk saya agar berhati-hati menggunakan kewenangan karena sudah dipotret oleh KPK,” kata Ahmad Ali. (zal)


Editor : Udin Salim

Tags: