Monday, 20 August, 2018 - 11:40

KPP Pratama Berburu Pajak dari Pengusaha Tambang

TAMBANG GALIAN C - Berdasarkan proses bisnis kegiatan usaha tambang galian c serta ketentuan perpajakan yang berlaku, hasil tambang galian c yang telah dilakukan proses pengolahan merupakan barang kena pajak. (Foto : Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Para pengusaha di sektor tambang galian c harus membayar pajak pertambahan nilai (PPN), dan dipastikan tidak akan dikenakan pajak berganda karena harus membayar pajak daerah. Pengusaha tambang galian c harus membayar PPN karena hasil tambang galian c dilakukan proses pengolahan, sehingga menjadi barang kena pajak (BKP).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu kembali mengumpulkan para pengusaha di sektor pertambangan galian c dalam sebuah pertemuan, Senin 27 November 2017 hari ini. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan soal penegasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan hasil tambang galian c yang telah dilakukan proses pengolahan.

Kepala KPP Pratama Palu, Sihaboedin Effendi, dalam surat resminya menyebut berdasarkan proses bisnis kegiatan usaha tambang galian c serta ketentuan perpajakan yang berlaku, hasil tambang galian c yang telah dilakukan proses pengolahan merupakan barang kena pajak (BKP) dengan pertimbangan di antaranya; proses pengolahan hasil tambang galian c yang akhirnya menjadi batu ukuran sedang, kecil, dan abu batu terjadi melalui proses penghancuran bongkahan batu besar hasil galian dengan menggunakan mesin crusher dalam beberapa tahap.

“Hasil tambang galian c yang telah diolah adalah sebagai BKP barang kena pajak, dan pengusaha yang melakukan penyerahan BKP harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pengusaha kena pajak dan memungut pajaknya,” ungkap Sihaboedin kepada Metrosulawesi, Minggu 26 November 2017 malam.

Ia juga menegaskan, bahwa tidak terdapat pengenaan pajak berganda atas pengenaan PPN dan pajak daerah atas penyerahan hasil tambang, dikarenakan pajak daerah berdasarkan Pasal 1 angka 29 UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, sedangkan PPN adalah pajak atas konsumsi dengan pembayar pajaknya adalah konsumen.

Sebelumnya, Sihaboedin menyatakan bahwa ada banyak potensi pungutan pajak dari sektor pengusaha galian c di Sulawesi Tengah.