Sunday, 25 June, 2017 - 20:13

KPU Bangkep Diduga Labrak Aturan Pilkada, Panwaslih Justru Bela

Divisi Teknis KPU Sulawesi Tengah, Samsul Y Gafur. (Foto : Dok Metrosulawesi)

“Seharusnya tidak perlu semua ke Jakarta. Cukup satu orang saja agar setelah putusan dibacakan oleh MK dan dinyatakan tidak lolos, maka bisa tetap quorum untuk melakukan pleno penetapan” - Samsul Y Gafur, Teknis KPU Sulawesi Tengah -

Palu, Metrosulawesi.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banggai Kepulauan (Bangkep) diduga melanggar aturan main pada Pilkada di daerah itu. Pasalnya, komisioner menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banggai Kepulauan dua hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Kamis 6 April 2017.

Padahal berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil pada pasal 52 ayat 6 menyatakan bahwa paling lama satu hari setelah dibacakan putusan MK, hasil pilkada ditetapkan.

“Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.” Demikian pasal 52 ayat 6 Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015.

Diketahui, sidang MK dengan agenda putusan sela untuk pilkada Bangkep digelar pada Selasa 4 April 2017. Seharusnya sesuai PKPU 11/2015, pasangan calon terpilih ditetapkan paling lama Rabu 5 April 2017.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bangkep Khaerudin Ilyas justru membela komisioner KPU Bangkep. Menurutnya, tidak ada pelanggaran dalam hal jadwal pleno penetapan pasangan calon terpilih.

“Barusan ini selesai penetapan,” kata Khaerudin Ilyas dikonfirmasi dari Palu, Kamis 6 April 2017.

Khaerudin Ilyas justru menganggap bahwa PKPU Nomor 11 tahun 2015 adalah aturan lama dan tidak bisa dijadikan acuan pada pilkada 2017. Sebab, kata dia ada PKPU Nomor 7 Tahun 2016 bahwa penetapan pasangan calon dilakukan paling lama tiga hari setelah putusan MK dibacakan.

“Sesuai PKPU 7/ 2015 tentang tahapan,” katanya.

Sementara Divisi Teknis KPU Sulawesi Tengah Samsul Y Gafur berbeda pendapat dengan Ketua Panwaslih Bangkep. Dia menegaskan, dalam rapat koordinasi internal KPU ditegaskan bahwa PKPU Nomor 11 tahun 2015 yang menjadi acuan bagi KPU kabupaten kota yang menggelar pilkada 2017.

“Sudah menjadi pedoman bagi kami di Divisi Teknis KPU,” tegasnya.

Adapun PKPU 7/2016, kata Samsul terdapat ketentuan mengenai jadwal dan tahapan yang bergeser. KPU Sulteng dalam fungsi supervisi dan monitoring sudah berupaya menghubungi komisioner KPU Bangkep agar menetapkan pasangan calon terpilih satu hari setelah putusan MK.

“Ditelepon, tapi HP-nya tidak diangkat. Kami ingin sampaikan bahwa waktu penetapan pasangan calon paling lama satu hari setelah putusan dibacakan. Berbeda dengan Buol yang sudah menetapkan pasangan calon terpilih sehari setelah putusan MK dibacakan. Kalau Bangkep nanti tadi (kemarin),” kata Samsul.

KPU Sulteng belum mengambil sikap resmi soal tindakan komisioner KPU Bangkep yang diduga melakukan pelanggaran administrasi karena tidak sesuai jadwal. KPU Sulteng, kata dia masih akan membahas secara internal.

Informasi yang diperoleh, pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangkep tertunda diduga karena saat itu semua komisioner KPU Bangkep sedang berada di Jakarta. Lima komisoner berada di Jakarta untuk mengikuti sidang putusan sela MK.

“Seharusnya tidak perlu semua ke Jakarta. Cukup satu orang saja agar setelah putusan dibacakan oleh MK dan dinyatakan tidak lolos, maka bisa tetap quorum untuk melakukan pleno penetapan,” kata Samsul.

Ketua KPU Bangkep Tamin yang dikonfirmasi melalui ponselnya tidak berhasil. Pesan singkat (SMS) yang dikirim Metrosulawesi, sampai malam tadi juga tidak berbalas.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.