Friday, 21 July, 2017 - 18:44

Kuasa Hukum Bank Sulteng Dipidanakan

Gedung PT Bank Sulteng. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Diduga Memberikan Keterangan Palsu di Pengadilan

Palu, Metrosulawesi.com - Kuasa hukum PT Bank Sulteng dilaporkan ke Polres Palu dalam kasus dugaan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Moersabhat Idris melaporkan kasus ini Kamis (8/10/2015), didampingi sang adik Chairil Anwar dengan laporan polisi Nomor: LP/900/X/2015/Resor Palu.

Dalam konferensi pers, Sabtu (24/10/2015), Chairil Anwar mengungkapkan, kuasa hukum PT Bank Sulteng diduga telah memberikan keterangan palsu dalam perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Pal tertanggal 22 Januari 2015.

Chairil Anwar menceritakan kronologis hingga melaporkan kasus ini ke Polres. Dia mengatakan, kasus ini berawal ketika pihaknya menggugat perdata PT Bank Sulteng atas hilangnya agunan milik orang tuanya pada Januari 2015. Agunan yang hilang itu berupa surat ukur/ gambar situasi Nomor 421/1978 tertanggal 10 April 1978 sehingga dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 34/1978 Desa Birobuli.

Pada sidang tingkat pertama (Pengadilan Negeri), majelis hakim memutuskan perbuatan pihak tergugat (PT. Bank Sulteng) yang menghilangkan agunan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Tergugat harus membayar ganti rugi materiil Rp2.672.407.500 dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000 secara tunai dan seketika atau Rp 12,6 miliar.

Selanjutnya, pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah), majelis hakim menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Nah, menurut Chairil Anwar, kekalahannya di tingkat banding ditengarai akibat keterangan palsu kuasa hukum PT Bank Sulteng. Pada poin lima dan enam memori banding PT Bank Sulteng mendalilkan bahwa Moersabat Idris selaku ahli waris telah meninggal dunia dan karena itu surat kuasa batal.

“Bagaimana mungkin Moersabhat Idris yang oleh kuasa hukum Bank Sulteng menyatakan telah meninggal dunia seperti yang tertuang dalam memori bandingnya. Beliau ini masih hidup dan beliau juga yang melapokan kasus dugaan memberikan keterangan palsu ini ke Polres Palu,” ungkap Chairil Anwar.

Bukan hanya di memori banding, keterangan palsu itu juga tertuang kembali pada kontra memori kasasi. Jika dikatakan Moersabhat Idris telah meninggal, maka pihak PT Bank Sulteng melalui kuasa hukumnya seharusnya menyertakan bukti. Kasus ini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI.

“Kuasa hukum Bank Sulteng menyatakan surat kuasa yang saya berikan kepada kuasa hukum saya Rusmin H. Hamzah untuk menggugat PT. Bank Sulteng dibuat ketika Moersabhat Idris telah meninggal dunia, kenyataannya sampai saat ini kakak saya, Moersabhat Idris masih hidup,” katanya.

Menurutnya, maksud dari keterangan palsu yang diberikan kuasa hukum PT. Bank Sulteng pada memori banding, kontra memori banding dan kontra memori kasasi adalah untuk mengalahkan pihaknya dengan cara menggugurkan surat kuasa penggugat.

“Kuasa hukum PT. Bank Sulteng ingin mengalahkan pihak kami dengan cara menggugurkan surat kuasa penggugat yaitu surat kuasa yang saya berikan kepada Rusmin H. Hamzah tertanggal 24 September 2014 yang dinyatakan tidak memiliki dasar hukum atau batal demi hukum karena dibuat pada saat Moersabhat meninggal dunia, sementara yang bersangkutan sampai saat masih hidup,” katanya.

Chairil menyayangkan pernyataan keterangan palsu tersebut masih juga tertuang dalam kontra memori kasasi oleh kuasa hukum PT. Bank Sulteng.

“Keterangan palsu yang menyatakan Moershabat Idris meninggal dunia masih juga tertuang dalam kontra memori kasasi yang diajukan kuasa hukum PT. Bank Sulteng yang berkasnya sudah terkirim dan dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung RI,” katanya.

Dia berharap, kepolisian menindaklanjuti laporannya. Menurutnya, memberikan keterangan palsu di pengadilan adalah salah satu tindak pidana berat.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.