Saturday, 19 August, 2017 - 18:58

Kuasa Hukum Sekdakab Banggai Sebut Jaksa Tak Mampu Buktikan Dakwaan

Riswanto Lasdin. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Serahkan Kontra Memori Kasasi

Palu, Metrosulawesi.com - Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Banggai, Syahrial Labelo melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kontra memori kasasi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu, Senin, 17 Juli.

"Kami sudah serahkan kontra memori kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait putusan bebas klien kami oleh Pengadilan Tipikor Palu," kata Riswanto Lasdin selaku Kuasa Hukum Syahrial Labelo kepada Metrosulawesi usai menyerahkan kontra memori kasasi tersebut.

Riswanto Lasdin yang juga Ketua DPD KAI Sulteng menuturkan, JPU mengajukan permohonan kasasi itu pada tanggal 22 Juni, kemudian menyerahkan memori kasasi pada tanggal 6 Juli. Pihaknya menerima memori kasasi pada tanggal 10 Juli. Sehingga, kami selaku Kuasa Hukum menyerahkan kontra memori kasasi ke Pengadilan Tipikor Palu pada Pengadilan Negeri Palu, Senin, 17 Juli.

Bahwasanya, setelah membaca dan mencermati memori kasasi JPU, kami menemukan ada beberapa hal yang menjadi alasan JPU mengajukan kasasi, diantaranya adalah JPU menilai Majelis Hakim Tipikor Palu tidak menerapkan hukum pembuktian dan menilai Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya. Nah, terhadap dua alasan JPU mengajukan kasasi tersebut, dalam kontra memori kasasi kami tegaskan bahwa justru JPU yang tidak secara maksimal membuktikan dakwaannya persidangan. Pada hal beban pembuktian ada pada JPU. Hal tersebut dapat dilihat, Pertama, JPU tidak bisa menghadirkan Imran Usman sebagai saksi fakta atau saksi kunci dalam perkara yang didakwakan kepada klien kami. JPU tidak bisa menghadirkan Imran Usman selaku pemilik lahan dalam pesidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Kedua, saksi fakta Jamhir Adipraja selaku notaris yang membuat akta-akta surat juga tidak dihadirkan oleh JPU tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tiga, Saidin Ali selaku Ahli dari BPKP juga tidak dihadirkan dalam persidangan tanpa alasan hukum yang sah, Empat, Jao Yuliana selaku Ahli Kenotariatan juga tidak dihadirkan dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Lima, JPU tidak bisa hadirkan Ahli Pidana dan Ahli Perdata dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum. Sehingga, pihaknya menilai alasan JPU dalam memori kasasi itu tidak mendasar dan tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu kata Riswanto, terkait dengan JPU yang menilai Majelis Hakim telah melampau batas kewenangannya. Menurutnya, alasan tersebut keliru dan tidak secara konprehensif membaca dan menilai isi putusan Majelis Hakim. Sehingga terkait melampaui batas kewenangan yang dimaksud oleh JPU tidak relevan dengan isi putusan Lengadilan yang telah membebaskan klien kami dari segala tuntutan hukum.

"Kami sangat optimis Hakim kasasi MA akan mempertimbangkan dalil-dalil kami dan pada akhirnya menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Palu dan menolak permohonan kasasi JPU," tegas Riswanto sembari menambahkan, dalam perkara yang mendakwa klien kami sangat jelas terungkap dalam persidangan bahwa tidak ada faktor merugikan negara, kepentingan umum dilayani dan klien kami sendiri tidak mendapatkan keuntungan pribadi. Toh, faktanya alat navigasi Doppler Very Omni Range (DVOR) dan Distance Measuring Equipment (DME) Bandara Syukuran Aminudin Amir Luwuk sangat memberikan manfaat bagi Kabupaten Banggai.

Diketahui, Pengadilan Tipikor Palu dalam putusannya menyatakan bahwa Syahrial Labelo telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai de­ngan dakwaan primair. Namun per­buatan itu bukan merupakan tindak pi­dana. Sehingga melepaskan terdakwa dari segala tun­tutan hukum dan memulihkan nama baiknya.

Bahwasanya, perbuatan Syahrial Labelo tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 973.000.000 karena dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan alat navigasi DVOR dan DME Bandara Syukuran Aminudin Amir Luwuk itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun, dengan terbangunnya alat navigasi DVOR dan DME Bandara Syukuran Aminudin Amir Luwuk tersebut mendatangkan keuntungan yang lebih besar bagi Kabupaten Banggai.

Diketahui, bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banggai dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa Syahrial Labelo bersama-sama dengan terdakwa lainnya dalam berkas terpisah telah melakukan tindak pidana korupsi pembebasan lahan proyek alat navigasi Doppler VHF Omni-directional Range (DVOR) Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 973.000.000. Sehingga, JPU mendakwa Syahrial Labelo dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Berita ini dimuat di Harian Metrosulawesi Edisi No 903 Thn III / 18 Juli 2017. Telusuri seluruh berita Edisi ini di Metrosulawesi Digital

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.