Monday, 19 February, 2018 - 10:17

Legislator Soroti RS Pratama Parimo Belum MoU dengan BPJS

Sutoyo. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Nama Jalan  H Samsurizal Tombolotutu Menuju RS Juga Dipertanyakan

Parimo, Metrosulawesi.com - Rumah Sakit Umum Pratama Moutong, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), yang baru saja diresmikan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, ternyata masih menyisahkan masalah. Hal itu terkuak dari salah satu anggota Dewan Kabupaten (Dekab) Parimo, Sutoyo pada rapat paripurna laporan Pansus terhadap LHP BPK RI, berlangsung di gedung Dekab,  Kamis (28/1/2016) lalu.

Sutoyo, dihadapan rekannya dan sejumlah pimpinan SKPD yang hadir saat itu mempertanyakan kepada eksekutif soal administrasi Rumah Sakit Pratma Moutong yang hingga kini belum memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak BPJS Kesehatan.

“Daerah ini lucu. Dari tiga RS kenapa hanya RS Pratama Moutong yang belum memiliki MoU dengan BPJS,” ujarnya kesal.

Menurut politisi Partai Nasdem itu, seharusnya sebelum RS tersebut diresmikan, proses administrasinya sudah selesai. Makanya, melalui paripurna pihaknya mendesak Pemkab segera melakukan MoU dengan pihak BPJS.

“Saya tau kalau RS Pratama Moutong belum ber-MoU dengan BPJS Setelah melakukan konsultasi ke Dinas kesehatan,” ucapnya.

Dia mengatakan, ketika RS belum melakukan MoU dengan BPJS maka akan menyusahkan pasien. Misalnya kata dia, saat pasien terdaftar sebagai peserta BPJS masuk di Puskesmas karena terkendala alat harus dirujuk ke RS Pratama Moutong, maka akan menjadi pasien umum lantaran RS tersebut belum menjalin kerja sama dengan BPJS.

“Pasien yang tadinya gratis harus menjadi pasien umum dan mengeluarkan biaya. Jika tidak secepatnya disikapi akan menjadi gejolak di masyarakat,” ujar Sutoyo.

Selain persoalan MoU, Sutoyo juga turut mengkritisi penamaan jalan menuju RS Pratama Moutong, yang menggunakan nama H Samsurizal Tombolotutu. Menurutnya, berdasarkan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Presiden (Pepres) nomor 112 tahun 2006 mengenai Rupahbumi, pemberian nama fasilitas umum seperti jalan memilki kriteria khusus.

“Setelah saya pelajari rupahbumi itu, ternyata dalam pemberian nama jalan bisa diambil dari nama pahlawan atau tokoh di daerah tersebut yang dinilai berjasa, namun yang sudah meninggal,” urainya.

Sutoyo mengatkan pembakuan rupahbumi perlu dilakukan, karena berdasarkan pasal 3 dalam Pepres tersebut dikatakan pembakukan nama rupahbumi itu dilakukan dengan tujuan tertib administrasi.

“Intinya, pembakuan nama rupahbumi demi tertibnya administrasi,” tegasnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga telah mengecek di bagian Hukum Setda Parimo, ternyata belum memilki Perda Rupahbumi. Sehingga lewat paripurna pihaknya mengusulkan segera membentuk Perda. “Saya berharap teman-teman yang berada di badan pembentukan Perda, segera memikirkan hal ini,” tutupnya.

 

Editor : Subandi Arya

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.