Wednesday, 16 August, 2017 - 23:28

Legislator: Tugas dan Fungsi Tim Pendamping Melampaui DPRD

Muh Rum saat RDP antara Komisi B dan pihak PT CNE beberapa waktu lalu. (Foto : M Yusuf BJ/ Metrosulawesi)

Bukan Jubir Wali Kota yang Seakan Tahu Semua Masalah

Palu, Metrosulawesi.com - DPRD Kota Palu kembali mewacanakan pemanggilan Wali kota Palu terkait tim pendamping. Anggota DPRD Kota Palu Muhammad Rum SH. MH mengatakan Wali Kota harus menjelaskan secara detail tugas dan fungsi Tim Pendamping yang dibentuknya.

“Tugas dan fungsi tim pendamping maupun tim investigasi sudah melampaui kewenangan dewan. Oleh karena itu, kami akan memanggil Wali Kota untuk menjelaskan persoalan ini,” kata Muhammad Rum SH.MH di Palu, Senin, 10 Oktober 2016.

Rum mengatakan, seharusnya tim yang dibentuk Wali Kota bertujuan untuk memberikan saran kepada Wali Kota.

“Bukan malah jadi juru bicara Wali Kota, yang seakan-akan tahu segala persoalan yang ada di Kota Palu,” kecamnya.

Untuk itu, kata Rum, Walikota seharusnya memperjelas kerja-kerja timnya.

“Jangan dibiarkan seperti ini. Karena, hanya semakin membuat rancuh segala persoalan yang ada di tengah masyarakat,” akunya.

Rum mencontohkan persoalan PT.CNE. Rum mempertanyakan kapasitas Tim Pendamping yang menyebutkan secara gamblang bahwa Mall Tatura Palu akan bangkrut akibat pengelolaan tidak maksimal yang dilakukan oleh PT.CNE.

“Untuk itu, kita mempertanyakan ada kapasitas apa tim pendamping bicara pengelolaan PT.CNE. Itukan jelas mitra kerja dewan, bukan urusan Tim Pendamping,”kecamnya.

Oleh karena itu, kata Rum, pihaknya meminta Wali Kota Palu untuk dapat mengurus dengan baik tim pendamping  yang dibentuknya.

“Jangan membuat persoalan semakin runyam, dan sebaiknya tim yang ada hanya bertugas menyampaikan saran kepada Wali Kota, dan selanjutnya Wali Kota yang menindaklanjutinya,” ungkapnya.

Politisi Golkar inipun mempertanyakan, siapa yang sebenarnya menjadi Wali Kota Palu, apakah Drs.Hidayat atau tim pendamping.

“Melihat tindak tanduk Tim Pendamping saat ini sangat jelas terlihat, jika segala persoalan di Kota Palu hanya diurus Tim Pendamping bukan Wali Kota Palu. tentunya hal ini sangat ironis,” katanya.

Rum menyatakan, kerja tim pendamping seharusnya tertutup, dan hanya berkoordinasi dengan Wali Kota.

“Bukan malah dibuka ke publik untuk mencari sensasi,” kecamnya.

Ia pun meminta pimpinan dapat mengakomodir keinginan anggota dewan untuk memanggil Wali Kota Palu menjelaskan soal Tim Pendamping dalam RDP.

Kata Rum, jika persoalan ini tidak dituntaskan, bisa dipastikan akan terus menjadi polemik.

“Karena Wali Kota yang tidak berani berbuat apa-apa terhadap Tim Pendamping,” pungkasnya.


Editor : M Yusuf BJ

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.