Monday, 23 July, 2018 - 14:14

LHKPN Calon Kepala Daerah Diumumkan

ILUSTRASI - LHKPN. (Foto : kompas.com)

Palu, Metrosulawesi.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 68 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah se Sulawesi Tengah.

Calon kepala daerah yang menempati posisi teratas adalah Hadianto Rasyid dan satu-satunya yang memiliki harta kekayaan di atas Rp 100 miliar. Calon wali kota Palu itu melaporkan harta kekayaanya per 24 Juli 2015 sebesar Rp 150 miliar. KPU Sulteng tidak merincikan harta bergerak dan tidak bergerak milik Hadianto.

Selanjutnya di posisi kedua Zainal Mahmud Daud (calon wakil bupati Tolitoli) Rp 18 miliar. Berikutnya, Aptripel Tumimomor (calon bupati Morowali Utara) dengan jumlah harta Rp 17,4 miliar. Sigit Purnomo (calon wakil wali kota Palu yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK Rp 16 miliar.

Batia Sisilia Hadjar (calon wakil bupati Banggai) Rp 11,9 miliar, Moh Saleh Bantilan (calon bupati Tolitoli) Rp 10 miliar dan US$ 37.066.

LHKPN tersebut diserahkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zukarnain kepada Ketua KPU Sulawesi Tengah Sahran Raden di Gedung Media Center Universitas Tadulako Palu, Rabu (11/11/2015).

Selanjutnya dibacakan dengan dihadiri sejumlah calon kepala daerah di antaranya calon gubernur Sulteng Longki Djanggola dan calon wakil gubernur Sulteng Ihwan Datu Adam. Beberapa calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tidak hadir saat pembacaan LHKPN tersebut.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi berharap masyarakat Sulawesi Tengah mengambil peran dalam mengawasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Setiap calon penyelenggara negara diwajibkan melaporkan harta kekayaan mereka, sebelum, saat dan sesudah menjadi pejabat negara," kata Anggota Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Budi Rustandi di Palu, Rabu (11/11/2015).

Budi menjelaskan LHKPN yang telah dilaporkan ke KPK akan diolah kembali, kemudian diumumkan kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat membandingkan kondisi sebenarnya dengan jumlah yang dilaporkan.

"Di situ kita bisa melihat apakah sesuai atau tidak sesuai, karena ini berhubungan dengan kejujuran calon pejabat negara," ujarnya.

Ia juga membagikan beberapa cara untuk memperoleh informasi terkait aset calon penyelenggara tersebut yakni dengan melihat lingkungan tempat tinggal, tempat kerja atau tempat usaha, orang terdekat bahkan sampai orang yang yang berseberangan dengan calon tersebut.

"Manfaat pelaporan harta kekayaan untuk membantu penyelenggara negara memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan sebagai bentuk transparasi dalam pengelolaan harta kekayaannya," paparnya.

Pilkada Berintegritas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengajak masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Anggota Direktorat Gratifikasi KPK, Andi Purwana mengatakan pilih pemimpin yang jujur karena para kepala daerah nantinya yang terpilih sangat berperan besar dalam menentukan perkembangan dan kesejahteraan daerahnya.

“Peran kepala daerah sangat penting dalam menentukan masa depan suatu daerah, jadi pilihlah kepala daerah yang jujur, adil dan transparan,” kata Andi Purwana.

Perhelatan Pilkada akan diselenggarakan secara serentak di 269 Daerah, yakni 9 Pemilihan Gubernur dan 260 Pemilihan Bupati maupu Walikota. Tetapi Pilkada saat ini rentan akan berbagai macam bentuk kecurangan maupun tindak pidana korupsi.

“Salah satu fenomena politik uang yang bisa terjadi terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), seperti pemberian gratifikasi atau suap dari peserta pemilu kepada petugas, untuk memasukan atau tidak memasukan data pemilih atau memanipulasi data,” ujar Andi Purwana.

“Tetapi semuanya bisa ditangani dan diawasi masyarakat,” terangnya.

Data KPK per 30 September 2015 menyebutkan, ada 61 kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

“Gubernur 15 kasus korupsi, dan bupati/wali kota 49 kasus korupsi. Karenanya, masyarakat harus memilih dengan integritas agar terpilih juga orang yang berintegritas sebagai pemimpin,” ujarnya. (zal/mwn)