Friday, 20 July, 2018 - 17:00

Longki: THR Honorer Tergantung OPD

Longki Djanggola. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Gubernur H Longki Djanggola mengungkapkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai honorer atau kontrak tergantung kebijakan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“THR honorer tergantung OPD. Kita kembalikan kepada masing-masing OPD. Tinggal bagaimana OPD mencarikan jalan keluar agar honorer menikmati juga (THR),” ungkap Longki di Palu, Kamis, 7 Juni 2018.

Hal itu dikatakan gubernur karena pemerintah tidak menganggarkan dana THR untuk tenaga honerer. Sementara untuk THR PNS dan gaji 13 tahun ini, Pemprov Sulteng mengucurkan anggaran sekitar Rp83 miliar.

“Total untuk gaji 13 dan 14 (THR) sekitar Rp83 miliar, BPKAD masih menghitung angka pasti,” kata gubernur.

Meski menggunakan APBD, gubernur mengatakan pembayaran THR dan gaji 13 tidak ada masalah. Hanya saja menurutnya APBD akan terbebani terlebih nominal THR tahun ini lebih besar karena dimasukkannya tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan pegawai. Sebab tahun sebelumnya pembayaran THR tidak dimasukkan tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan pegawai.

“Ada yang bisa kita geser, itu yang disiasati anggarannya untuk membayar THR, tapi tidak berarti jadi pelanggaran karena ada rambu-rambu yang dibenarkan disana,” jelas Longki.

Gubernur memastikan pembayaran THR bisa segera diselesaikan, adapun untuk gaji 13 tengah diupayakan. Sementara untuk pembayaran THR pensiunan PNS dikatakan Longki sepenuhnya ditanggung APBN.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Pemberian THR dan gaji ke-13 untuk Pensiunan, PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri pada Rabu, 23 Mei 2018. Secara total, THR dan gaji ke-13 yang akan masuk ke kantong PNS dan pensiunan mencapai Rp35,76 triliun.

Jumlah itu memang meningkat drastis mengingat tahun ini pensiunan juga akan menerima gaji ke-13 dan THR. Pensiunan bakal menerima sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tambahan penghasilan.

Gaji ke-13 direncanakan bisa diajukan pembayaran oleh satuan kerja kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara akhir Juni dan dibayarkan awal Juli. Gaji ke-13 bertujuan untuk membantu pegawai dalam menghadapi tahun ajaran baru.


Editor: Udin Salim

Tags: