Tuesday, 21 November, 2017 - 07:20

MA Putus Perkara Ekka dan Habir

ILUSTRASI - Ekka Pontoh dan Habir Ponulele. (Grafis : Agung Rifai/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Mahkamah Agung RI sudah menyidangkan perkara kasasi dua kasus dugaan korupsi yang diajukan jaksa penuntut umum. Kedua kasus itu masing-masing perkara nomor 2665 K/PID.SUS/2015 dengan terdakwa Ekka Pontoh, Sekdakab Parigi Moutong, dan perkara nomor 2328 K/PID.SUS/2015 dengan terdakwa Habir Ponulele, mantan Bupati Donggala.

Informasi yang dikutip dari http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id disebutkan kedua perkara itu diputuskan dalam waktu yang berbeda.  Perkara nomor 2328 K/Pid.Sus/2015 dengan terdakwa Habir Ponulele putus pada persidangan 10 Agustus 2016. Sedangkan perkara nomor 2665 K/Pid.Sus/2015 dengan terdakwa Ekka Pontoh diputus enam hari setelahnya, yakni pada 16 Agustus 2016.

Dalam web itu juga dicantumkan hasil putusan. Status putusan kedua perkara kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum itu masing-masing berstatus kabul. Dalam web itu juga dituliskan nama-nama hakim agung yang menyidangkan perkara itu.

Kejari Parigi Moutong, yang mengajukan kasasi putusan bebas Ekka Pontoh, yang dikonfirmasi belum menerima amar putusan kasasi dari MA tersebut.

"Kami belum mendapat informasi, kita tunggu salinannya dulu atau minimal petikan putusannya," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Parigi, Reza Hidayat kepada Metrosulawesi belum lama ini.

Seperti diketahui, Sekdakab Parimo Ekka Pontoh diajukan persidangan karena dugaan korupsi proyek perencanaan pembangunan dermaga di Parimo. Saat itu Ekka Pontoh masih menjabat sebagai Kadis Perhubungan. Dia didakwa atas dugaan korupsi dana proyek perencanaan empat dermaga wisata tahun 2013 di Kabupaten Parimo senilai  Rp1,3 miliar lebih. Dalam dakwaan JPU menyebutkan perencanaan empat dermaga wisata itu fiktif. Terdakwa Ekka Pontoh dalam perkara tersebut kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam persidangannya, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Palu mejatuhkan putusan bebas kepada Ekka Pontoh. Hakim menilai dakwaan jaksa tidak terbukti. Terhadap putusan itu, jaksa penuntut umum dari Kejari Parimo kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Hal yang sama juga terjadi pada perkara Habir Ponulele. Mantan Bupati Donggala itu sebelumnya, didakwa korupsi dana perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Donggala tahun 2012-2013.

Setelah menjalani persidangan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Palu menjatuhkan vonis bebas kepada Habir Ponulele. Hakim berpendapat, Habir tidak terbukti melakukan korupsi sebagaimana didakwakan jaksa. Atas putusan bebas itu, jaksa penuntut umum dari Kejari Donggala kemudian mengajukan  kasasi ke MA.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.