Wednesday, 20 June, 2018 - 17:19

Mantan Bendahara Dispora Tolitoli Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara

Palu, Metrosulawesi.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Dewi Karlina dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Terdakwa Dewi Karlina terbukti melakukan korupsi saat terdakwa menjabat Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Tolitoli. Putusan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Palu, Rabu, 23 Mei 2018.

Majelis Hakim Ketua, Agus Safuan Amijaya yang didampingi dua Hakim anggota, Margono dan Felix Da Lopez dalam putusannya mengatakan, terdakwa Dewi Karlina terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo pasal 18 ayat 1  Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sehingga, terdakwa Dewi Karlina divonis dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda senilai Rp50 juta serta membayar uang penganti senilai Rp157 juta subsidair 3 bulan penjara.

Bahwasanya, tahun 2016, Dispora Kabupaten Tolitoli mendapat anggaran senilai Rp 6,4 miliar dan uang persediaan (UP) senilai Rp 248 juta. Bahwasannya, UP itu ditarik oleh terdakwa sebanyak dua kali, masing-masing, senilai Rp 30 juta ditarik pertana, dan kedua senilai Rp 218 juta. Setelah itu, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) mengajukan nota pencairan dana yang telah disetujui oleh pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

Selanjutnya, PPTK melaksanakan kegiatanya dan membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) untuk proses pencairan setelah melalui tahap verifikasi. Pada terhadap pengelolaan uang, terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan seluruh dana yang dikelolanya. Hal tersebut karena terdakwa mempergunakan UP yang dikelolanya tidak sesuai peruntukannya. Namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Pada awal tahun 2016, terdapat selisih antara penerimaan UP yang diterima oleh Dispora Tolitoli, yakni senilai Rp248 juta dengan UP ganti uang nihil senilai Rp 159 juta. Berdasarkan SP2D GU Nihil terjadi selisih senilai Rp88,5 juta. Dana senilai Rp88,5 juta tersebut tidak dilakukan pengembalian ataupun setoran ke kas umum daerah oleh terdakwa.  Kemudian tahun 2017, Dispora Tolitoli  mendapat alokasi anggaran Rp6,4 miliar dengan UP senilai Rp145 juta. Dana UP tersebut seluruhnya ditarik oleh terdakwa untuk didistribusikan kepada tiga orang PPTK dengan total senilai Rp55,7 juta. Kemudian, terdakwa tidak pernah menyalurkan dana UP senilai Rp145 juta. Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian senilai Rp157 juta. 

Setelah membacakan putusan, Majelis Hakim menyampaikan kepada terdakwa dan JPU, bahwa  kedua pihak mempunyai hak untuk menerima atau melakukan upaya hukum lain.  


Editor: Syamsu Rizal