Wednesday, 19 September, 2018 - 11:10

Mantan Bendahara Pengeluaran Divonis 4 Tahun Penjara

Palu, Metrosulawesi.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Zulfikar dengan pidana penjara selama 4 tahun, dan denda senilai Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Hal tersebut diungkapkan Humas Pengadilan Negeri Palu, Lilik Sugihartono kepada Metrosulawesi, Selasa, 10 Juli 2018.

Lilik mengatakan, terdakwa Zulfikar terjerat dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tolitoli tahun 2015. Bahwasanya, terdakwa Zulfikar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi Uang Persediaan (UP) Setda Kabupaten Tolitoli tahun 2015.

"Perkara Tipikot dengan terdakwa Zulfikar itu sudah di vonis pekan lalu. Zulfikar di hukum dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda senilai Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan," ujarnya.

Majelis Hakim Ketua, Erianto Siagian dalam putusannya mengatakan, terdakwa Zulfikar terbukti mengunakan sebagian UP untuk kepentingan pribadi dan membayar kegiatan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun seluruh kerugian negara telah dikembalikan, tetapi tidak menghapus pidana.

Diketahui, bahwa dakwaan Jaksa Pebuntut Umum (JPU), Sigit Sumbodo mengatakan, pada tahun 2015, Setda Kabupaten Buol mendapat alokasi anggaran senilai Rp31 miliar, dengan UP senilai Rp1,5 miliar untuk pembiayaan awal kegiatan. Terdakwa Zulfikar selaku bendahara pengeluaran melakukan pencairan UP tersebut sebanyak enam kali dengan rincian pencairan pertama senilai Rp300 juta, kedua senilai Rp500 juta, ketiga dan keempat masing-masing senilai Rp300 juta, kelima senilai Rp60 juta dan keeanam senilai Rp 40 juta.

Setelah itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan dan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang kemudian SPJ tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk melakukan verifikasi dan di ajukan ke DPPKAD.

Namun terdakwa Zulfikar tidak mampu mempertanggungjawabkan sebagian UP yang dikelolanya karena telah dipakai senilai Rp725 juta dan terjadi pengembalian senilai Rp102 juta. Dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan kemudian menjadi temuan adalah senilai Rp623 juta. 

 

Editor: Syamsu Rizal