Tuesday, 26 September, 2017 - 13:29

Mantan Bendahara Perlum Donggala Dituntut 18 Bulan Penjara

ILUSTRASI - Persidangan. (Foto : Google image)

Palu, Metrosulawesi.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Donggala menuntut terdakwa Sahabudin dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan, dan senilai Rp 50 juta subsidair 7 bulan kurungan.

Terdakwa Sahabudin adalah mantan Bendahara Pengeluaran pembantu pada bagian Perlengkapan Umum (Perlum) Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

Tuntutan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu, Kamis, 8 Desember 2016.

JPU, Moh Tang mengatakan, terdakwa Sahabudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair. Sehingga, terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dan denda senilai Rp 50 juta subsidair 7 bulan kurungan. Dalam tuntutan tidak ada pembayaran uang penganti karena terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara dengan cara pemotongan gaji.

Diketahui, bahwa dalam dakwaan JPU menyebutkan, bahwa terdakwa Sahabudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi uang persedian (UP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. UP yang dikelola tersebut senilai Rp 350 Juta yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sesuai DPA-SKPD tahun 2015.

Sehingga, terdakwa didakwa dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor, dan dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

JPU mengatakan, bahwa diketahuinya penyelewengan anggaran tersebut saat terdakwa serah terima dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Pembantu dari terdakwa kepada yang baru terkait pengelolaan UP yang dikelola oleh terdakwa senilai Rp 350 Juta. Namun, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa senilai Rp 172.127.500.

Sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan lain, yakni dipinjamkan kepada orang lain, belanja yang tidak sesuai penggunaan uang tersebut dan dipakai oleh terdakwa sendiri. Sehingga, total kerugian negara dalam perkara tersebut adalah senilai Rp 180.030.100, dan sudah dikembalikan oleh terdakwa dengan pemotongan gaji.

Usai mendengar tuntutan JPU, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan (pledoi) selama satu Minggu.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.