Monday, 20 November, 2017 - 08:14

Mantan Kadis Perkebunan Tolitoli Dituntut 9 Tahun

KASUS GERNAS - Empat terdakwa saat mendengar tuntutan JPU di Pengadilan Tipikor Palu, Kamis, 27 April 2017. (Foto : Agustinus Salut/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Kabupaten Tolitoli, Mansyur Lanta dituntut pidana penjara selama 9 tahun. Pasalnya, terdakwa Mansyur Lanta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana proyek Gerakan Nasional (Gernas) kakao Kabupaten Tolitoli tahun 2013.

Tuntutan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu, Kamis, 27 April 2017.

JPU, Sigit dalam tuntutannya mengatakan, bahwa terdakwa Mansyur Lanta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana Gernas Kakao Tolitoli tahun 2013 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga, terdakwa Mansyur Lanta dituntut dengan pidana penjara selama 9 tahun, dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp 928.395.000 subsidair 1 tahun penjara.

Selain menuntut terdakwa Mansyur Lanta yang menjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), JPU juga menuntut Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP SPM), Conni Katiandagho, Pejabat Pembuat komitmen (PPK), Eko Juliantoro dan Direktur PT Karya Lestari, Syamsul Alam.

JPU menuntut terdakwa Conni Katiandagho dengan pidana penjara selama 9 tahun, dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp 988.372.770 subsidair 1 tahun penjara.

Sedangkan terdakwa Eko Juliantoro dituntut dengan pidana penjara selama 6 tahun, dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp 30 juta dan terdakwa Syamsul Alam dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa Syamsul Alam tidak dibebankan membayar uang penganti karena fakta persidangan, terdakwa tidak menikmati dana tersebut.

"Empat terdakwa terbukti melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor," kata Sigit sembari menambahkan berkas perkara Syamsul Alam dipergunakan untuk perkara yang sama dengan tersangka Nawir dan tersangka Donatus.

Diketahui, JPU dalam dakwaannya menyebutkan, bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dalam hal ini Dinas Perkebunan mendapat program peningkatan produksi dan mutu kakao nasional yang diprogramkan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian. Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli mendapat program tersebut berupa bantuan pengadaan bibit atau entres sambung samping kakao sebanyak 4.500.000 sambungan. Program tersebut dikemas dalam bentuk program Gernas Kakao dengan dana yang bersumber dari APBN tahun 2013 dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai Rp 11.250.000.000. Nah, dari total anggaran tersebut, senilai Rp 6.675.751.550 yang diduga di korupsi oleh para terdakwa.

Usai mendengar tuntutan JPU, Majelis Hakim Ketua I Made Sukanada yang didampingi Jult Mandapot dan Ernawati Anwar masing-masing Hakim Anggota memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menyiapkan nota pembelaannya (pledoi) untuk dibacakan pekan depan.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.