Friday, 17 August, 2018 - 17:11

Mantan Kakan UPS Pegadaian Syariah Dibui 2 Tahun

Palu, Metrosulawesi.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Moh Rizky dengan pidana penjara selama 2 tahun. Terdakwa Moh Rizky terbukti melakukan korupsi saat dirinya menjabat Kepala/pengelola Kantor UPS PT Pegadaian Syariah Kampal Parigi.

Putusan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu, Kamis, 31 Mei.

Majelis Hakim Ketua, Erianto Siagian yang didampingi Margono dan Darmansyah masing-masing Hakim anggota dalam putusannya mengatakan, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa  Moh Risky telah melakukan korupsi dana senilai Rp 250 juta. Bahwasannya, sejak Januari - April tahun 2017, terdakwa Moh Rizky membuat proses pinjaman/rahn gadai syariah sebanyak 21 nasabah yang kesemuanya adalah fiktif.

Majelis Hakim menyebutkan, bahwa terdakwa Moh Rizky membuat dan menerbitkan surat bukti Rahn (SBR) menggunakan data dan mengatasnamakan nasabah lama yang sebenarnya tidak pernah datang mengajukan kredit, serta tidak memberikan barang jaminan.

Nasabah fiktif tersebut  dua SBR atas nama Anis Nailah senilai Rp18,5 juta, dan atas nama Hasna senilai Rp 1,5 juta. Saat itu, Imron selaku kasir muda di UPS PT Pegadaian Syariah Kampal Parigi mengikuti Diklat yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero) di Jawa Timur. Sehingga, saat itu terdakwa Moh Rizky merangkap jabatan sebagai kasir pada UPS Kampal Parigi.

Selain itu, selaku kepala unit, terdakwa Moh Rizky mengajukan permohonan penambahan modal kerja kepada PT Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza senilai Rp180 juta. Dana tersebut kemudian di transfer ke rekening kas UPS Kampal Parigi. Terdakwa Moh Rizky pun menarik tunai uang tersebut melalui pencairan cek secara bertahap. Perbutan terdakwa terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 250 juta. Namun terdakwa Moh Risky telah mengembalikan kerugian negara tersebut yang kemudian menjadi hal-hal yang meringankan dalam putusan tersebut. Terdakwa  Moh Risky divonis dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda senilai Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Putusan Majelis Hakim lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya, JPU menuntut terdakwa Moh Risky dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Setelah membacakan putusan, Majelis Hakim Ketua, Erianto Siagian memberikan kesempatan kepada terdakwa Moh Rizky dan JPU untuk menyatakan sikap selama 7 hari. Apabila tidak ada sikap, maka putusan dianggap terima dan mempunyai kekuatam hukum tetap.